comscore

Pemanfaatan Tanah Terlantar Wajib Dilaporkan Secara Berkala

Rizkie Fauzian - 03 Oktober 2021 16:22 WIB
Pemanfaatan Tanah Terlantar Wajib Dilaporkan Secara Berkala
Penggunaan pemanfaatan tanah terlantar punya kewajiban untuk melaporkan secara berkala. Foto: Shutterstock
Bandung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 

PP tersebut antara lain PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kedua PP tersebut mengalami beberapa perubahan pengaturan di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. 
Direktur Jenderal (Dirjen) PPTR, Budi Situmorang menyampaikan bahwa dalam PP Nomor 21 Tahun 2021, pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai posisi yang strategis untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan berdasarkan muatan Rencana Tata Ruang (RTR). 

Dalam hal ini, pengendalian dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR. Pengendalian pemanfaatan ruang sendiri terdiri atas instrumen pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. 

"Pengendalian punya fungsi mengembalikan tata ruang. Kalau ada pelanggaran tata ruang, kita tertibkan, supaya dia kembali kepada kesesuaian tata ruang yang dibuat Ditjen Tata Ruang. Ayo ikuti itu, tapi kalau kebablasan kita tertibkan. Kalau mau menyasar, mau kebablasan kita cegah, kita awasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 Oktober 2021. 

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kini meliputi Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dan pemenuhan prosedur perolehan KKPR. Untuk itu, sosialisasi diberikan kepada jajaran pemerintah daerah, para akademisi dan profesional terkait. 

Dengan demikian, diharapkan sosialisasi ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pihak-pihak terkait mengenai ketentuan-ketentuan baru yang ada, sehingga mereka memiliki motivasi dan kapasitas untuk melaksanakan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang dengan lebih baik dan optimal. 

"Setelah tahu harus paham. Lalu termotivasi untuk melakukannya. Silakan bersurat kepada kami jika belum mengerti. Setelah termotivasi baru bapak/ibu melaksanakannya," ujarnya. 

Sementara itu, terkait dengan PP Nomor 20 Tahun 2021, Staf Ahli Menteri ATR Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi menyebutkan bahwa objek tanah telantar terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Hak Guna Usaha (HGU). 

Saat ini, setiap pemegang izin/konsesi/perizinan/pemegang Hak Atas Tanah (HAT) kini memiliki kewajiban untuk mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanah yang dikuasainya. 

"Terhadap penggunaan pemanfaatan tanah atau kawasan terlantar, pemegang izin, konsesi, perizinan atau pemegang HAT punya kewajiban juga untuk melaporkan secara berkala. Ini adalah salah satu instrumen kita untuk mendukung bahwa setiap jengkal bidang tanah itu harus digunakan dimanfaatkan secara optimal," kata Yagus. 


(KIE)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id