Pemetaan Tanah Adat Perlu Pendekatan Khusus

    Rizkie Fauzian - 28 Oktober 2020 20:49 WIB
    Pemetaan Tanah Adat Perlu Pendekatan Khusus
    Pemetaan tanah adat atau ulayat perlu melalui pendekatan khusus. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Kuatnya masyarakat adat dan tanah adat di Provinsi Papua menjadi keunikan sekaligus tantangan tersendiri bagi kepengurusan tanah di Indonesia.

    Masyarakat Papua rata-rata masih menggunakan tanahnya untuk tempat tinggal dan belum digunakan sebagai lahan produktif, menjadi perhatian besar pemerintah.

    "Pemetaan tanah adat atau ulayat perlu dilakukan melalui pendekatan dan otonomi khusus," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Surya Tjandra dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Oktober 2020.

    Surya menjelaskan provinsi Papua menjadi unik karena ada tanah adat yang wajib juga didaftarkan agar bisa tahu ada klaim kepemilikan di tanah tersebut.

    Tugas Kementerian ATR tidak hanya selesai di pendaftaran dan sertifikasi tanah saja, setelah itu ada peningkatan pendapatan masyarakat harus diperhatikan.

    Sedikitnya 25 persen dari kondisi sebelum dapat sertifikat. Makanya masyarakat perlu memanfaatkan tanahnya sebagai tanah yang produktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di kegiatan pemberdayaan perlu ada sinergitas kuat lintas sektor.

    "Untuk mengingkatkan kesejahteraan itu bisa lewat Reforma Agraria. Nah, salah satu basis Reforma Agraria itu kan membantu petani kecil, di Provinsi Papua ini perlu kita tingkatkan sektor pertaniannya," jelasnya.

    Wakil Bupati Merauke Sularso menuturkan bahwa hampir 100 persen wilayah adat di Kabupaten Merauke belum bersertifikat. Bahkan sebagian masyarakat masih menggunakan aset tanah adat tersebut hanya untuk ditinggali, bukan menjadi lahan produktif seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

    "Dengan adanya program sertifikasi ini mudah-mudahan menjadi jaminan masa depan masyarakat kami agar bisa memanfaatkan tanahnya untuk pengembangan ekonomi," ungkapnya.

    Mendukung itu semua, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wiclif Aufa pun menegaskan akan melakukan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Provinsi Papua.

    "Bukan hanya aset masyarakat tapi juga semua aset mulai pemerintah, TNI, Polri, tempat ibadah yang ada di atas tanah pada suatu kelurahan itu harus diukur, dipetakan, dan didaftarkan termasuk yang sengketa dan ada masalah supaya kita tahu masalahnya, semua dilakukan melalui PTSL. Ke depan tanah adat pun akan kita mulai daftarkan, dengan begitu masyarakat punya kepastian hukum dan kesejahteraannya bisa meningkat," jelasnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id