Komisi V DPR Setujui Anggaran Perumahan Rp8,09 Triliun

    Rizkie Fauzian - 15 September 2020 23:21 WIB
    Komisi V DPR Setujui Anggaran Perumahan Rp8,09 Triliun
    Tahun depan anggaran perumahan jadi Rp8,09 triliun. Foto: Kementerian PUPR
    Jakarta: Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2021 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp149, 81 triliun.

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi V DPR RI atas kerjasama selama ini, khususnya dalam pembahasan panjang RAPBN tahun 2021.

    "Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR RI," katanya di Gedung DPR, Selasa, 15 September 2020.

    Pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 akan difokuskan pada enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi covid-19 yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan  masyarakat.

    Kemudian peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

    Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2021, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp53,96 triliun, permukiman sebesar Rp26,56 triliun.

    Selanjutnya perumahan sebesar Rp8,09 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp757, 68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp273,68  miliar, dukungan manajemen Rp748,20 miliar, pengawasan Rp101,74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp206,18 miliar.

    Basuki juga berharap kepada Komisi V DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan infrastruktur di lapangan.

    "Aspirasi akan kami pegang, sifatnya wajib, namun tidak keluar dari Program Strategis Nasional serta sesuai dengan Tupoksi Kementerian PUPR, berkeadilan dan sesuai prioritas. Kami akan laksanakan se-optimal mungkin, tetapi mohon maaf tidak seluruhnya bisa ditampung karena akan melebihi anggaran yang ada," tuturnya.

    Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga merespons usulan Komisi V DPR RI terkait program penanganan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur untuk dimasukkan dalam kesimpulan Rapat Kerja.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id