Kementerian PUPR Ajukan Anggaran Rp115 Triliun

    Rizkie Fauzian - 24 Juni 2020 12:35 WIB
    Kementerian PUPR Ajukan Anggaran Rp115 Triliun
    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: Kementerian PUPR
    Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran 2021 sebesar Rp115,58 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

    "Pagu indikatif yang dialokasikan berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 8 Mei 2020 sebesar Rp115,58 triliun," ujar Menteri Basuki di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

    Basuki mengatakan bahwa sebelumnya usulan indikatif untuk 2021 sesuai Surat Menteri PUPR Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 18 Maret 2020 yakni sebesar Rp140 triliun.

    "Proses pemrograman dan penganggaran 2021 berdasarkan pada PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, rencana kerja Kementerian atau Lembaga tahun anggaran 2021 yang selesai di April 2020. Namun saat ini masih mengalami redesain program serta aplikasi renstra sehingga mengalami keterlambatan," katanya.

    Redesain dilakukan dengan menyederhanakan program dari semula 13 program pada 2020 menjadi hanya lima program pada 2021. Kelima program tersebut, antara lain dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, serta perumahan, dan kawasan permukiman.

    Dasar redesain program Kementerian PUPR yakni visi-misi Presiden Joko Widodo dan lima fokus prioritas pembangunan 2020-2024, kemudian tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 serta tugas dan fungsi Kementerian PUPR berdasarkan Perpres 27/2020 dan Permen PUPR 13/2020.

    Selain itu Menteri PUPR juga menambahkan bahwa untuk rencana kerja pemerintah dan indikasi anggaran 2021, tema kebijakan pemerintah 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

    Fokus pembangunannya pada empat hal yakni pemulihan industri, pariwisata dan investasi, kemudian reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman nasional, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

    Sedangkan dari tujuh prioritas agenda pembangunan di 2021, Kementerian PUPR akan menganggarkan enam prioritas yakni ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, kemudian pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dan SDM berkualitas dan berdaya saing.

    Selain itu prioritas-prioritas berikutnya yakni infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lalu lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

    "Sebagai contoh prioritas stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik, kita ditugasi untuk membangun perbatasan dan pintu lintas batas negara," kata Menteri Basuki.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id