Jakarta Dinilai Butuh Zona Khusus Rumah Rakyat

    Media Indonesia - 25 Juni 2019 15:19 WIB
    Jakarta Dinilai Butuh Zona Khusus Rumah Rakyat
    Perlu rencana detail tata ruang (RDTR) untuk rumah rakyat. (dok: Kementerian PUPR)
    Jakarta: Guna menyukseskan Program Sejuta Rumah, kota padat penduduk seperti DKI Jakarta membutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR) yang dilengkapi zona khusus untuk rumah rakyat.

    "Keberadaan zona khusus rumah rakyat dinilai baik jika ditinjau dari sisi permintaan, kebutuhan masyarakat maupun penyediaan (pasokan) dari pengembang," ujar Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, seperti dikutip Antara.

    Diakuinya, dengan zona khusus yang harga lahannya terkendali, maka pengembang rumah subsidi yang selama ini kesulitan mencari lahan terjangkau di dekat kota akan sangat terbantu.

    Namun, sukses atau tidaknya pengembangan zona khusus ini, menurut Soelaeman, sangat bergantung pada dua syarat. 

    Syarat pertama, pemerintah harus mendukung penuh pembangunan infrastruktur kawasan zona khusus rumah rakyat. Syarat kedua, pemerintah daerah harus tegas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan di zona tersebut.

    "Pengawasan oleh pemerintah daerah penting sekali. Artinya, kalau di zona itu khusus rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tidak bisa dijual misalnya kepada pengembang rumah komersial. Harus tegas sesuai peruntukannya. Ada law enforcement di situ," ujar Soelaeman.

    Di sisi lain, pengamat properti Ali Tranghanda mengakui, tingginya harga tanah di DKI Jakarta membuat masyarakat harus mencari lokasi hunian jauh dari tempat kerja. Hal itu memicu terjadinya kemacetan yang menjadi persoalan utama di Jakarta.

    Hunian berkonsep transit oriented development(TOD) atau akrab disebut sebagai hunian menempel di stasiun pun belum efektif karena mahalnya harga.

    Ali menilai, harga hunian bertingkat dekat stasiun LRT/MRT sebesar Rp300-Rp500 juta dianggap mahal bagi kebanyakan warga Jakarta. Apalagi, unit seharga Rp300 juta merupakan tipe studio. Tipe ini tidak nyaman bagi mereka yang sudah berkeluarga.

    Ali mengingatkan pemerintah agar mengendalikan harga tanah di DKI dengan cara membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar sehingga penghuni tidak terkendala dengan kenaikan harga tanah di sekitarnya yang memicu spekulasi.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id