Aturan Rumah Ready Stock Dinilai Hambat Insentif PPN

    Rizkie Fauzian - 02 Maret 2021 10:40 WIB
    Aturan Rumah <i>Ready Stock</i> Dinilai Hambat Insentif PPN
    Pengamat menilai pembatasan aturan bebas PPN menghambat penjualan rumah inden. Ilustrasi: Shutterstock



    Jakarta: Pemerintah memberikan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pembelian rumah tapak maupun rumah susun pada periode Maret hingga Agustus 2021.

    Kebijakan tersebut diberikan pada beberapa kriteria rumah, seperti maksimal harga jual Rp5 miliar hingga rumah yang dijual harus siap huni.






    Menurut CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, kebijakan tersebut hanya menguntungkan pengembang yang memiliki rumah ready stock.

    Kebijakan ini dinilai tidak dapat mengangkat potensi daya beli masyarakat lain yang ingin membeli properti secara inden.

    "Pemerintah diharapkan dapat lebih memahami kondisi di lapangan, dan tidak dibatasi aturan harus terbangun sampai 31 Agustus 2021," jelasnya, Selasa, 2 Maret 2021.

    Menurut Ali, dengan pembatasan tersebut dikhawatirkan menjadikan aturan ini tidak akan berjalan lancar ke depan dan hanya dinikmati oleh pengembang yang memiliki banyak rumah stock. 

    "Di sisi lain penjualan properti inden pasti malah akan tertahan," ungkapnya.

    Padahal, pemerintah menggulirkan insentif tersebut agar stok rumah menurun dan memacu kembali pembangunan rumah baru. Selain itu, menghindari jangan sampai seolah-olah pemerintah hanya memihak kelompok menengah, penghapusan PPN pun sudah berlaku untuk rumah subsidi FLPP.

    Namun, Ali menjelaskan bahwa hal ini tentunya berbeda dengan aturan penghapusan rumah FLPP karena tidak dibatasi periode enam bulan. Meskipun dampaknya luar biasa, namun tentunya hanya sebagian pengembang yang memiliki rumah stock yang diuntungkan. 

    "Jangan sampai memberikan kesan bahwa pemerintah memberi kebijakan setengah hati dan tidak akan berdampak luar biasa," jelasnya.
     
    Bila fokus pemerintah hanya untuk menghabiskan stok rumah, menurut Ali rasanya kurang tepat. Karena yang harus difokuskan pemerintah adalah potensi daya beli yang besar di masyarakat menengah untuk membeli rumah baru dan tidak dibatasi hanya untuk rumah ready stock.

    "Kebijakan yang harusnya luar biasa ini menjadi kontra produktif karena ada aturan ready stock. Fokus pemerintah harusnya memperbesar pasar, bukan hanya untuk menghabiskan stok rumah. Paling tidak ada patokan standar progres bangunan sampai batas akhir periode relaksasi, dan tidak harus ready stock," ujar Ali.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id