Korea Selatan Sudah Berlakukan Sertifikat Tanah Elektronik Sejak 1998

    Rizkie Fauzian - 06 April 2021 11:57 WIB
    Korea Selatan Sudah Berlakukan Sertifikat Tanah Elektronik Sejak 1998
    Di Korea, kegiatan digitalisasi sertifikat tanah sudah dimulai sejak 1998. Ilustrasi: Shutterstock



    Jakarta: Perkembangan teknologi telah mendorong berbagai perubahan, terutama kebiasaan manusia. Bagaimana tidak, mulai dari makan, minum, hingga membeli kebutuhan sehari-hari semuanya memanfaatkan teknologi.

    Pemerintah juga mulai mengenalkan layanan digital atau menurut istilah yakni "Digital Melayani" atau Dilan. Adanya Dilan membuat perubahan pola kerja, terutama dalam hal pelayanan publik.






    Guna memperbaiki layanan publik dalam hal pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan layanan pertanahan berbasis elektronik.

    Antara lain Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), pengecekan sertifikat tanah serta pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah. Keempat layanan tersebut berlaku di seluruh kantor BPN.

    Staf Khusus Menteri ATR Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Della R. Abdullah menyebutkan bahwa integrasi layanan dari konvensional menjadi digital juga untuk meningkatkan mutu layanan. 

    "Selain itu juga menyediakan layanan yang terintegrasi dan transparan bagi masyarakat serta memberikan keamanan dari sisi teknologi yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh masyarakat," katanya dalam keterangan, Selasa, 6 April 2021.

    Della memaparkan bahwa ada beberapa negara yang dijadikan contoh, seperti Korea, Australia, Turki, Malaysia, Selandia Baru serta Singapura. Negara-negara tersebut telah menerapkan sertifikat tanah elektronik. 

    Di Korea, kegiatan digitalisasi sertifikat tanah sudah dimulai sejak 1998. Dalam kegiatan tersebut, tantangan yang dihadapi oleh Korea Land Information System (KLIS) adalah melakukan duplikasi dan konsistensi data.

    "Selain Korea, Selandia Baru juga sudah memberlakukan sertifikat tanah elektronik. Program ini sudah dimulai pada 1996," ujarnya.

    Salah satu terobosan dari layanan sertifikat elektronik di Selandia Baru adalah platform data pertanahan dapat diakses oleh publik, termasuk berbagai peta dan data topografi serta melakukan e-dealing atau melakukan transaksi pertanahan secara online. 

    "Untuk Malaysia, saat ini sedang merintis program sertifikat elektronik. Proses digitalisasi data pertanahan mereka mulai sejak 2018 dan ini didukung dengan munculnya beberapa aplikasi seperti e-Tanah, eKadaster serta MyGeoName," ungkapnya.

    Sebenarnya pelayanan berbasis digital ini bukan hal baru di Kementerian ATR, sudah 54,1 persen dari total layanan pertanahan telah dilaksanakan secara elektronik. 

    Kementerian ATR juga mempunyai keinginan untuk melakukan transformasi dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Hal ini mendapat reaksi pro dan kontra dari masyarakat. 

    "Adanya hal tersebut itu sebenarnya yang menjadi challenge bagi Kementerian ATR dalam meyakinkan kekhawatiran masyarakat," ungkapnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id