Zakat Berpotensi Wujudkan Hunian Layak

    Rizkie Fauzian - 23 September 2019 19:51 WIB
    Zakat Berpotensi Wujudkan Hunian Layak
    Potensi zakat untuk mendorong mewujudkan program hunian yang layak. (Foto: dok. Kementerian PUPR)
    Jakarta: Pemerintah berencana menjajaki pelaksanaan Program Kampung Zakat dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Kedua program tersebut dibuat khusus bagi masyarakat kurang mampu.

    Pada program Kampung Zakat, Kementerian PUPR akan mendorong pelaksanaan bedah rumah. Sedangkan Kementerian Agama (Kemenag) dan Baznas akan menggulirkan penyaluran zakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta layanan kesehatan masyarakat.

    "Kerja sama ini perlu dicoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 23 September 2019.

    Menurut Khalawi, potensi zakat untuk mendorong mewujudkan program hunian yang layak dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat besar. Apalagi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah yang layak huni.

    Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia sebesar 3,4 juta unit. Sedangkan pemerintah menargetkan penanganan RTLH selama lima tahun hanya mampu sekitar 1,5 juta unit.

    “Kami memiliki program bedah rumah. Sedangkan Kemenag dan Baznas punya Program Kampung Zakat. Jika disinergikan tentunya program ini bisa menjangkau masyarakat lebih banyak lagi mengingat anggaran APBN yang terbatas,” terangnya.

    Ke depan, pihaknya juga ingin ada pilot proyek Kampung Zakat yang menyasar daerah-daerah yang memiliki banyak RTLH. Dengan demikian, program Kampung Zakat dapat menuntaskan RTLH di daerah khususnya rumah fakir miskin.

    “Melalui Program BSPS kami juga ingin mendorong kembali semangat gotong royong dan saling membantu antar sesama dalam pembangunan rumah. Hal ini tentu juga seiring dengan semangat zakat untuk memberdayakan masyarakat,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Zakat Wakaf Kemenag Fuad Hasan menerangkan program Kampung Zakat menyasar beberapa lokasi yang memiliki beberapa kriteria yakni setiap lokasi terdiri paling sedikit 150 Kepala Keluarga dengan asumsi per KK terdiri dari empat orang. 

    Selain itu, potensi daerahnya belum berkembang dan berada di wilayah daerah tertinggal. Adapun dimensi program memiliki nilai ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan.

    Program Kampung Zakat, terangnya, akan dilaksanakan selama tiga tahun dan sudah dimulai sejak 2018 lalu. Setidaknya ada tujuh lokasi Kampung Zakat pada 2018 yakni Desa Ciladeun di Lebak Banten, Desa Sidomulyo di Seluma Bengkulu, Desa Jenilu di Belu NTT, Desa Sulung di Sambas Kalimantan Barat, Desa Longserang Timur di Lombok Barat NTB, Desa Talaga Jaya di Halmahera Timur Maluku Utara dan Desa Harapan Jaya di Raja Ampat Papua Barat. 

    "Melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR kami ingin mendorong masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak. Selain itu, kami juga ingin memanfaatkan dana zakat dari Unit Pengelola Zakat di instansi pemerintah maupun pengumpulan zakat dari masyarakat yang tinggal di area program Kampung Zakat," katanya.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id