Pelonggaran DP Rumah Dorong Bisnis Properti

    Antara - 22 Februari 2021 16:05 WIB
    Pelonggaran DP Rumah Dorong Bisnis Properti
    Pelonggaran uang muka KPR disambut baik pengembang. llustrasi: Shutterstock
    Pontianak: Bank Indonesia (BI) yang melonggarkan uang muka (down payment) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) paling tinggi 100 persen yang berlaku 1 Maret-31 Desember 2021.

    Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat menyambut baik karena hal itu tentu akan mempermudah masyarakat untuk memiliki hunian.

    Menurut Ketua REI Kalbar Isnaini, kebijakan pelonggaran uang muka tersebut akan berdampak pada usaha pengembang perumahan dengan daya beli tinggi maka aktivitas bisnis bisa berjalan.

    "Kemudian juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lebih banyak dan industri-industri ikutan juga bisa bergerak lagi," katanya di Pontianak, Senin, 22 Februari 2021.

    Isnaini menambahkan, kebijakan seperti ini yang dibutuhkan oleh pengembang sehingga pengusaha bisa maksimal membantu pemerintah menghadirkan rumah murah dan layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    REI Kalbar juga menargetkan membangun 7.500 rumah subsidi di 2021. Hal tersebut sebagai bentuk mendukung pemerintah dalam menyediakan rumah untuk MBR.

    "Kita akan maksimalkan untuk pemenuhan target yang ada tersebut. Harapan kita semakin cepat pemulihan kesehatan maka pulih juga ekonomi. Dengan demikian bisnis perumahan ikut membaik," ujarnya.

    Terkait kendala, saat ini persyaratan pasang baru listrik dari PLN yang mewajibkan pengembang harus membangun rumah terlebih dahulu, 30-50 persen dari jumlah rumah di dalam rencana tapak perumahan.

    "Dengan persyaratan tersebut dengan persentase yang boleh dikatakan tinggi tentu menjadi tantangan kita ke depan untuk penyediaan listrik bagi konsumen," jelas dia.

    Kemudian masalah lainnya yang juga menjadi perhatian REI Kalbar untuk pembangunan rumah yakni terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) milik pengembang yang ada di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (SIKI LPJK) yang tidak terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

    "Jika pengembang harus memperbaiki data SBU dan SKA akan makan waktu lama disebabkan LPJK hanya satu di pusat, LPJK di daerah sudah dibubarkan. Itu menjadi kendala kita," katanya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id