Wamen ATR: Sertifikat Tanah seperti Jimat

    Rizkie Fauzian - 14 Oktober 2020 12:46 WIB
    Wamen ATR: Sertifikat Tanah seperti Jimat
    Sertifikat tanah dianggap sebagai jimat. Foto: MI
    Garut: Pemerintah terus mendorong program Reforma Agraria. Melalui program ini, masyarakat dapat mengembangkan perekonomiannya melalui aset reform serta akses reform.

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak hanya berperan pada aset reform melalui program redistribusi tanah serta legalisasi aset, tetapi juga melaksanakan kegiatan akses reform melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

    Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang identik dengan pertanian. Hal ini menjadi dasar pemerintah menjadikan Kabupaten Garut sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam kegiatan penyaluran bantuan pemberdayaan bagi masyarakat pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).

    "Sertifikat tanah merupakan sesuatu yang berharga, harus dijaga dengan sangat. Sertifikat tanah itu sudah seperti jimat," ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Oktober 2020.

    Sertifikat tanah memang seperti jimat karena harus dijaga. Bagi petani, apabila sawah yang mereka garap bersertifikat, maka sawah tersebut dapat menjamin keberlangsungan hidup pemiliknya.

    "Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kehadiran negara diwujudkan dalam empat hal, yakni peruntukan, lalu kedua ada penggunaan. Dua hal tadi sangat terkait dengan ekonomi. Kemudian ada penyediaan serta pemeliharaan. Semua ini terkait tanah dan penting untuk kita jaga betul," ujarnya.

    Surya Tjandra mengatakan bahwa Kabupaten Garut memang merupakan lokasi percontohan program pemerintah terkait pemberdayaan SHAT. Ia menekankan ini merupakan langkah awal.

    "Metode ini menjadi sarana kita belajar bersama. Pelajari di mana kekurangan dan kelebihannya. Kita akan wujudkan Memorandum of Understanding (MoU) tiga tahun lalu dengan melibatkan tiga atau empat kementerian terkait dengan Garut ini sebagai langkah awal," ujar Surya Tjandra.

    Pada 27 November 2017 lalu telah ditandatangani MoU antara Kementerian ATR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koperasi dan Usaha Koperasi Menengah, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pemburu Ikan.

    "Penyaluran bantuan kepada petani pada hari ini merupakan implementasi dari MoU tiga tahun lalu dan merupakan inisiasi Kementerian ATR/BPN, melalui Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra yang giat mendorong agar kegiatan ini benar-benar berjalan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Iskandar Simorangkir.

    Iskandar mengungkapkan bahwa bantuan yang disalurkan pada hari ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah terhadap para petani maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

    "Adanya pandemi covid-19 membuat para pelaku UKM terdesak. Usaha mereka banyak yang merugi karena physical distancing sehingga akhirnya modal hanya habis untuk kebutuhan rumah tangga," ungkapnya.

    Presiden sudah mengeluarkan banyak program untuk menjaga daya beli masyarakat, antara lain Bantuan Presiden (Banpres), ada juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro serta ada KUR mikro. Ini dilakukan karena pemerintah menyadari yang paling terkena dampak pandemi adalah pelaku UKM.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id