Mengurai Kendala dalam Pembebasan Tanah

    Rizkie Fauzian - 18 Mei 2020 11:41 WIB
    Mengurai Kendala dalam Pembebasan Tanah
    Kendala dalam pembebasan lahan. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, sering kali terkendala pada saat proses pembebasannya. Salah satunya belum terdapat peta rencana pengadaan tanah yang terintegrasi dengan peta tata ruang Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

    "Kendala yang biasa kita hadapi dalam proses pengadaan di tahapan perencanaan, masih ada pemahaman yang kurang dalam pengusulan dokumen perencanaannya," ujar Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Mei 2020.

    Arie mengatakan jika di tahap perencanaan atau persiapan sudah harus diketahui persis, dan harus disiapkan lahan untuk penyesuaian kembali bagi warga yang setuju atas rencana pengadaan tanah. Karena jika proses pengadaan tanah sudah diketahui sejak awal, maka apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari dapat diselesaikan dengan baik.

    "Dalam proses pengadaan tanah dokumen perencanaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Hasil evaluasi selama ini masih ada dokumen perencanaan yang kurang sehingga dalam pelaksanaannya dokumen perencanaan jauh berbeda dengan hasil pelaksanaan," jelasnya.

    Arie menjelaskan bahwa di era keterbukaan informasi sekarang ini, masyarakat bisa melihat secara jelas tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah itu tidak ada yang tidak bisa di-publish karena semua tahapan mulai dari tahapan dokumen perencanaan, tahapan persiapan, pelaksanaan pengadaan itu sudah melalui pengumuman, baik itu data bidang.

    "Kemudian untuk nilai gantinya sudah terbuka, jadi tidak ada yang tidak kita publish. Informasi pengadaan tanah sedetail apapun masyarakat bisa meminta penjelasan kepada tim pelaksana pengadaan tanah," tuturnya.

    Arie Yuriwin menegaskan solusi untuk menuju pengadaan tanah yang berkualitas pada tahap awal, maka dibutuhkan sebuah dokumen perencanaan yang tersusun secara baik dan rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi panitia pengadaan tanah.    

    Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dijelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

    Dalam UU ini pengadaan tanah adalah untuk kepentingan Umum, artinya penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id