comscore

Pengelolaan Rusun Harus Dilakukan Profesional oleh Tenaga Terlatih

Rizkie Fauzian - 26 Januari 2022 18:43 WIB
Pengelolaan Rusun Harus Dilakukan Profesional oleh Tenaga Terlatih
Pengelolaan rusun harus dilakukan secara professional dan melibatkan tenaga-tenaga teknik terlatih. Foto: MI
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta para pemilik dan penghuni rumah susun (Rusun) untuk mengelola bangunan vertikal tersebut dengan baik dan professional. 

Pembangunan rusun saat ini perlu ditingkatkan karena mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan serta bisa sebagai solusi tepat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
"Rusun menjadi solusi atas perkembangan penduduk perkotaan yang cepat di lahan yang semakin terbatas. Kami harap pengelolaan rusun di Indonesia semakin baik dan profesional," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Januari 2022.

Iwan memberikan masukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke III P3RSI Tahun 2022 terkait kebijakan dalam pembangunan rusun. Pasalnya, semakin padatnya penduduk akan berimplikasi pada urgensi sistem penyediaan perumahan dan akses infrastruktur dasar yang tepat.

"Kami juga berharap pengelolaan rusun harus dilakukan secara professional dan melibatkan tenaga-tenaga teknik terlatih dalam perawatan dan perbaikan semua komponen bangunan gedung sehingga bisa menjaga umur bangunan sesuai dengan perencanaanya," jelasnya. 

Di tengah terbatas lahan sedangkan kebutuhan akan rumah layak juga terus meningkat, maka pilihan hunian vertikal, baik high rise atau pun low rise menjadi satu-satunya cara dalam mengatasi kepadatan hunian. 

"Sesuai RPJMN 2020-2024 pemerintah menargetkan pada 2024 sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak baik dengan intervensi langsung pemerintah ataupun dengan intervensi tidak langsung," ujarnya.

Ke depan, tantangan besar yang akan dihadapi bersama dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia dapat terlihat dari pertumbuhan rumah tangga baru yang mencapai 3,2 juta per tahun, sedangkan rumah tangga eksisting adalah hanya 7,8 juta yang merupakan daata Bappenas tahun 2019. 

Sejumlah program nasional bidang perumahan telah diterjemahkan oleh Kementerian PUPR dengan melaksanakan kebijakan peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif. 

Selain itu juga menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah.


(KIE)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id