Kendala Pengadaan Tanah Bendungan di Daerah

    Rizkie Fauzian - 08 September 2020 21:00 WIB
    Kendala Pengadaan Tanah Bendungan di Daerah
    Pembebasan lahan untuk bendungan terkendala. Ilustrasi: Shutterstock
    Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat proses pengadaan lahan untuk bendungan di beberapa provinsi Indonesia.

    Menteri ATR Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa bendungan merupakan prioritas kerja pemerintah karena memberikan dampak yang banyak kepada rakyat.

    "Ini adalah prioritas kita karena pemerintah sekarang bekerja luar biasa dan cepat jadi kalau ada kendala tolong disampaikan agar sama-sama kita cari solusi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 September 2020.

    Sofyan melakukan rapat evaluasi tentang kendala pengadaan tanah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

    Direktur Bendungan dan Danau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Airlangga Mardjono memaparkan banyak kendala-kendala yang ditemui saat pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi saat pembangunan bendungan maupun irigasi.

    "Kendala yang kerap terjadi seperti status kawasan hutan, dokumen yang belum dilegalisasi, pembaruan penetapan lokasi (penlok) yang belum diperbarui, proses konsinyasi yang terjadi dan lain sebagainya," paparnya.

    Status tanah kawasan hutan sering ditemukan dan hal ini menjadi kendala seperti di Provinsi Sumatra Utara. Maka dari itu, tindak lanjut percepatan inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah pada Kawasan Hutan (PTKH) ditempuh oleh tim inventarisasi PTKH.

    Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri ATR Arie Yuriwin mengatakan proses penggantian didasarkan pada tanah garapan. "Untuk Sumatra Utara karena kawasan hutan, yang kita berikan ganti ruginya atas garapannya saja, karena ini kawasan hutan, maka kita mengajukan melalui Gubernur lalu ke BPKH setempat," ucap Arie Yuriwin.

    Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara Dadang Suhendi menjelaskan proyek Bendungan Lau Simeme merupakan Proyek Strategis Nasional yang berada di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    "Manfaat dari Bendungan Lau Simeme jika nanti terealisasi seperti penyediaan air baku untuk kebutuhan dan penyediaan energi listrik," jelasnya.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id