comscore

Peran Baru Penilai Pertanahan dalam UU Cipta Kerja

Rizkie Fauzian - 30 Maret 2022 16:59 WIB
Peran Baru Penilai Pertanahan dalam UU Cipta Kerja
Pengadaan lahan dalam UU Cipta Kerja. Foto: Shutterstock
Jakarta: Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) diharapkan akan memberikan terobosan dalam berbagai hal, salah satunya aspek tata ruang dan pertanahan. Dalam aspek tata ruang sudah ada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). 

Dalam pertanahan dikenalkan juga istilah Bank Tanah, yang berperan sebagai land manager untuk melakukan pengelolaan tanah yang kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu. Tak hanya itu, UUCK juga memberikan terobosan dalam bidang pengadaan tanah. 
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR Embun Sari mengatakan, sebelumnya untuk pengadaan tanah memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya. 

"Namun, adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 serta Permen ATR  Nomor 19 Tahun 2021 telah mematikan seluruh Peraturan Presiden (Perpres), seperti Perpres Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya," ujarnya  dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Maret 2022.

Menurutnya, dua peraturan UUCK tersebut juga memberikan peran baru pada para penilai pertanahan. Sebelumnya penilai pertanahan hanya terlibat dalam tahap pelaksanaan, namun dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 penilai pertanahan sudah terlibat sejak tahapan perencanaan.

"Penilai pertanahan dapat berperan pada tahapan perencanaan, yaitu dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).  Atau dalam tahapan persiapan, yakni untuk menilai data awal, untuk perkiraan ganti kerugian, yang dibutuhkan dalam tahapan pelaksanaan,” katanya.

Lebih lanjut, adanya peraturan turunan dari UUCK tersebut, diminta untuk memperhatikan ketersediaan anggaran, terutama untuk Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOPP) serta untuk ganti kerugian. 

Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan mengungkapkan adanya ketidakpastian anggaran mengakibatkan banyaknya permasalahan yang timbul dikarenakan ada jeda dalam pembayaran ganti kerugian. 

"Dalam UU disebutkan maksimal 30 hari setelah validasi itu harus dibayarkan. Di beberapa tempat juga ada yang digugat karena dibayarkan lewat 30 hari dan hasilnya merupakan perbuatan melawan hukum,” jelas Embun.

Untuk menghindari hal tersebut, dalam penyusunan anggaran awal harus ditentukan secara pasti. Baru kemudian dibuatkan surat pernyataan anggarannya tersedia, sehingga dapat melakukan penetapan lokasi (Penlok). 

"Dan peran penilai pertanahan ada di sana. Perlu diingat juga, jika penilai sudah terjun di tahapan awal ini, tidak bisa berperan dalam tahapan pelaksanaan,” ungkapnya.

Embun menambahkan, penilai pertanahan tidak hanya terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah saja, tetapi juga dalam bidang agraria dan tata ruang. Namun, masalahnya jumlah penilai pertanahan sangat terbatas.

Ia menyebutkan, jumlah penilai pertanahan hanya berjumlah 284 orang yang tersebar di sembilan provinsi, padahal pengadaan tanah tersebar di 33 Kantor Wilayah BPN. 

"Jadi, adanya pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Dasar dan Tingkat Lanjut Angkatan I pada hari ini bertujuan untuk melahirkan para penilai pertanahan, khususnya di Indonesia Timur,” kata Embun Sari. 


(KIE)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id