Penyebab Terjadinya Sengketa Lahan

    Rizkie Fauzian - 10 Agustus 2020 15:50 WIB
    Penyebab Terjadinya Sengketa Lahan
    Kementerian ATR saat ini sedang fokus dalam memberantas sengketa dan konflik pertanahan. Foto: MI
    Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menjelaskan kenapa seluruh bidang tanah harus diberi sertifikat.

    Pertama, dengan memiliki sertifikat, tanah masyarakat memiliki kepastian hukum sehingga bisa mengurangi konflik pertanahan yang terjadi.

    Kedua, masyarakat yang memiliki sertifikat bisa mendapatkan akses ke perbankan untuk pengajuan modal usaha, dengan kredit usaha rakyat hanya enam persen per tahun.

    Saat ini, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang fokus dalam memberantas sengketa dan konflik pertanahan. Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya sengketa.

    "Biasanya orang yang punya tanah tapi tidak peduli dengan tanahnya sehingga diserobot orang lain. Hal lainnya adalah mafia tanah," tegas Sofyan dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Agustus 2020.

    BPN bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan untuk mengurangi mafia tanah. Kalau seluruh bidang tanah sudah kita daftarkan, sengketa akan berkurang.

    Pada kesempatan yang sama, Kementerian ATR/BPN menyerahkan 22.335 sertifikat tanah di Provinsi Banten. Sertifikat tersebut berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

    PTSL dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

    Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng menyampaikan secara rinci jumlah sertifikat yang dibagikan dari masing-masing Kantor Pertanahan kabupaten/kota.

    Sertifikat yang diserahkan hari ini merupakan hasil kerja dari teman-teman di delapan kabupaten/kota yakni Kabupaten Lebak sebanyak 5.022 sertifikat, Kabupaten Pandeglang sebanyak 3.000 sertifikat, serta Kabupaten Serang dan Kota Serang sebanyak 2.550 sertifikat.

    Kabupaten Tangerang sebanyak 9.521 sertifikat, Kota Cilegon sebanyak 1.129 sertifikat, Kota Tangerang sebanyak 500 sertifikat, dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 613 sertifikat.

    "Dengan target yang sudah kami capai sejauh ini, kami bertekad, tentunya dengan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah setempat, pada 2024 seluruh bidang tanah di Provinsi Banten terpetakan dan bersertifikat," pungkas Andi Tenri Abeng.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id