Kepemilikan Properti Asing dalam Omnibus Law Perlu Dipertegas

    Media Indonesia - 13 Oktober 2020 16:55 WIB
    Kepemilikan Properti Asing dalam Omnibus Law Perlu Dipertegas
    Kepemilikan asing atas properti diatur dalam Undang-Undang omnibus law. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Dalam Omnibus Law Cipta Kerja terdapat aturan yang menginzinkan warna negara asing memiliki properti jenis apartemen.

    Pasal 144 (1) di UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) dapat diberikan kepada WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyebutkan hak milik dalam pasal tersebut menjadi tidak jelas.

    Terutama karena dalam aturan sebelumnya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 29 Tahun 2016, hak milik sarusun untuk orang asing hanya dapat berupa hak pakai atas satuan rumah susun (hak pakai sarusun), yaitu hak milik sarusun yang dipunyai atau dimiliki orang asing.

    "Jadi, dengan adanya penyebutan hak milik atas sarusun pada Pasal 144 (1) di UU Cipta Kerja, perlu ada penegasan seperti apa yang dimaksud,” ungkap Ali dalam keterangan tertulisnya.

    Menurutnya, hal itu harus bisa dijelaskan secara rinci oleh pemerintah agar pasar tidak bingung. Ia pun berharap nantinya turunan omnibus law UU Cipta Kerja menjelaskan aturan kepemilikan tersebut.

    "Pemerintah harus secara detail dapat menjelaskan terkait seperti apa hak milik atas sarusun dimaksud dan bagaimana prosesnya," jelas Ali.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id