Pentingnya Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang

    Rizkie Fauzian - 02 Desember 2020 14:32 WIB
    Pentingnya Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang
    Kementerian ATR siapkan perencanaan tata ruang. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) di sekor tata ruang dan pertanahan, menjadi isu strategis.

    Dengan aturan turunan ini, masalah perizinan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, permasalahan tumpang tindih tata ruang serta batas wilayah dapat diselesaikan, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja.

    "Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tata ruang akan diintegrasikan dengan rencana zonasi dan kawasan sehingga mengikat semuanya dan menghilangkan tingkat kriminalitas di sektor pertanahan," ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki dikutip dari laman resmi, Rabu, 2 Desember 2020.

    Menurutnya, UU Cipta Kerja mengamanatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    "Selama ini masyarakat bahkan kepala daerah minim pengetahuan tentang tata ruang, UU Cipta Kerja akan sedikit memaksa pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengerti dan aware mengenai tata ruang karena kita hidup selama ini juga di atas ruang," ungkapnya.

    UU Cipta Kerja juga akan mendorong diterbitkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan sistem informasi Geografis Tata Ruang (GISTARU) dengan sistem ini, warga dapat mengakses rencana tata ruang nasional maupun daerah.

    "Jadi siapa saja yang mau membuka usaha di Indonesia, dapat melihat RDTR yang sudah dibuat dan sudah memuat spesifikasi daerah-daerah mana saja yang menjadi kawasan hijau atau kawasan kuning. Itu sudah ada di RTRW berbasis RDTR," katanya.

    Berdasarkan RDTR tersebut, seorang yang ingin membuka usaha sudah mengetahui di mana ia harus merintis usahanya. Melalui Online Single Submission (OSS), izinnya bisa dikeluarkan dan akan ditetapkan melalui Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

    Dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) Petrus N Indradjati mengatakan bahwa di dalam penyusunan zonasi RDTR harus sangat berhati hati, menurutnya terdapat dua sisi mata uang dalam penetapan RDTR.

    "RDTR mampu memandu namun juga dapat mengunci kita di dalam aturan RDTR itu sendiri, terdapat dua kemungkinan yang terjadi maka dari itu sangat perlu berhati hati dalam menyusunnya," ungkapnya.

    Lebih lanjut Petrus N Indradjati mengatakan bahwa di dalam unsur diskresi terdapat batasan atau keleluasaan yang diberikan kepada kepala daerah apabila muncul kekhawatiran dari izin yang diberikan ternyata tidak sesuai.

    "Keleluasaan ini diberikan apabila suatu kepala daerah ingin menambah intensitas atau mengurangi intesitas, UU Cipta Kerja ini memberikan kewenangan untuk para kepala daerah melalui diskresi, diskresi dimungkinkan untuk alasan utama, yakni kepentingan umum," ujarnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id