WNA Tak Bisa Miliki Tanah Bersama di Rusun

    Rizkie Fauzian - 08 Oktober 2020 19:41 WIB
    WNA Tak Bisa Miliki Tanah Bersama di Rusun
    Ilustrasi rusun. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Kepemilikan rumah susun (rusun) untuk Warga Negara Asing (WNA) diatur dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa warga asing bisa memiliki rusun.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa WNA tidak boleh memiliki rumah susun karena tanah di bawahnya, yang menurut para ahli hukum, dinamakan tanah milik bersama.

    "Sebenarnya yang dibolehkan adalah kepemilikan ruangnya yang dinamakan satuan rumah susun (sarusun). Dalam UU Cipta Kerja, orang asing tidak dapat membeli tanah bersama tadi, dia tidak bisa. Namun, jika tanah bersama itu dijual kepada orang Indonesia, maka tanah bersama kembali jadi milik bersama," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Kehadiran UU Cipta Kerja juga memperkuat pengadaan tanah, kendati sudah ada dasar hukumnya yakin UU Nomor 2 Tahun 2012. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.

    "Contoh kecil misalnya, bahwa UU mengatakan apabila telah ditentukan penetapan lokasi kemudian dilakukan appraisal oleh appraisal independen, kemudian karena masih ada permasalahan maka dilakukan konsinyasi, setelah itu BPN bisa memutuskan hubungan hukum," jelasnya.

    Kalau bikin jalan tol misalnya kena tanah seseorang kemudian BPN bisa melakukan putusan hubungan hukum, yaitu kalau ada keberatan maka kita bisa konsinyasi. Selama ini konsinyasi beda-beda pandangan antara pengadilan satu dan yang lain. Oleh sebab itu di UU ini menegaskan bahwa konsinyasi adalah bagian yang diwajibkan diterima pengadilan sesuai yang ditetapkan oleh UU," kata Sofyan. A. Djalil.

    "Terus yang kedua memperkuat HPL. HPL selama ini sudah dikenal dan cukup lama. Intinya dengan HPL itu tanah negara akan tetap menjadi tanah negara yang dipegang oleh pemegang HPL. Di atasnya bisa diberikan hak yang lain dengan kepastian waktu yang ditetapkan," sambung Menteri ATR.

    UU Cipta Kerja merupakan sinkronisasi regulasi. Ini merupakan jawaban atas kondisi Indonesia yang obesitas regulasi, yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id