Hingga November, 5 Juta Bidang Tanah Telah Bersertifikat

    Rizkie Fauzian - 11 November 2020 19:13 WIB
    Hingga November, 5 Juta Bidang Tanah Telah Bersertifikat
    Kementerian ATR telah mendaftarkan 5 juta bidang tanah. Foto: MI
    Jakarta: Pandemi covid-19 membuat beberapa kementerian melakukan relokasi anggaran, tidak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Hal tersebut menyebabkan terjadinya pengurangan target pendaftaran tanah pada tahun ini, semula ditargetkan 10 juta bidang tanah menjadi 7 juta bidang tanah.

    "Hingga awal November ini, sudah kita daftarkan 5 juta bidang tanah, kita akan capai 7 juta bidang tanah," ujar Menteri ATR Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 November 2020.

    Sofyan menjelaskan bahwa saat ini Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terus aktif membangun komunikasi serta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelesaikan pendaftaran tanah. Ia mencontohkan di Provinsi Jawa Tengah ada Trisula kemudian di Provinsi Jawa Timur ada Trijuang .

    "Kedua program ini merupakan bentuk kerja sama antara BPN dengan Pemerintah Desa. Tujuannya karena kita ingin melakukan pendaftaran tanah secara total dan menyeluruh. Dengan demikian kita akan mengetahui secara pasti desa yang terdaftar lengkap melalui peta pertanahan," ujarnya.

    Percepatan pendaftaran tanah ini merupakan niat pemerintah dalam mencegah terjadinya masalah pertanahan di masa mendatang. Sofyan A. Djalil menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terus aktif menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang terjadi. Ia menyebut saat ini banyak kasus sengketa dan konflik tanah merupakan warisan dari masa lalu.

    "Dengan mempercepat pendaftaran tanah, maka kita bisa mencegah sengketa dan konflik tanah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat," ungkapnya.

    Masalah pertanahan yang terjadi diakibatkan juga dengan adanya praktik mafia tanah. Terkait hal ini, Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerjasama dengan Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung.

    "Dahulu, jajaran kita takut dengan mafia tanah, bahkan sempat ada yang dilukai oleh mafia tanah. Sekarang, banyak dari mereka yang sudah ditindak berkat kerja sama kita dengan Polri dan Kejaksaan Agung dan mereka mulai berpikir 2-3 kali untuk beraksi lagi," jelasnya.

    Selain percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR juga terus mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. Presiden menyadari bahwa terdapat ketimpangan dalam penguasaan tanah, sehingga meminta agar Reforma Agraria dipercepat.

    "Program ini harus dikerjakan oleh semua menteri dengan membuat pilot project sehingga program ini terintegrasi. Selama ini, setiap kementerian bekerja sendiri-sendiri sehingga akhirnya hasilnya tidak optimal," ungkapnya.

    Pada masa pandemi ini menjadi momentum Kementerian ATR/BPN untuk mulai menerapkan layanan elektronik. Kendati sudah sejak tahun lalu, layanan elektronik mulai diterapkan secara nasional pada bulan Agustus tahun ini. Layanan elektronik tersebut adalah Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat Tanah, Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) serta Pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT).

    "Adanya layanan ini mengurangi 50 persen antrean di kantor-kantor pertanahan. Selain itu, layanan elektronik ini menunjukkan kepada kita bahwa teknologi itu dapat memberikan efisiensi, mengurangi biaya, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan membuat kinerja BPN lebih produktif," ujarnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id