Penjelasan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja

    Rizkie Fauzian - 18 November 2020 11:15 WIB
    Penjelasan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja
    Bank tanah diharapkan dapat membuat harga hunian lebih murah dan layak . Foto: Shutterstock
    Jakarta: Sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah, banyak pro kontra yang menjadi perdebatan. Beberapa pihak menyebut UU Ciptaker hanya menguntungkan investor asing.

    "Itu tidak benar, justru yang paling diuntungkan adalah pengusaha kecil, masyarakat yang akan memulai usaha," ujar Menteri ATR Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2020.

    Sofyan menyampaikan bahwa UU Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 ini akan mengubah paradigma dunia usaha di Indonesia, yang awalnya pendekatan izin menjadi pendekatan risiko.

    "Izin diperlukan untuk usaha yang memiliki risiko sedang dan tinggi saja, jika tidak ada risiko maka tidak perlu izin, sehingga usaha-usaha kecil akan bertumbuh," tambahnya.

    UU Cipta Kerja telah penyederhanaan regulasi maka akan mempermudah bangkitnya ekonomi. Seluruh dunia saat ini mengalami resesi akibat covid-19, dengan UU Cipta Kerja ekonomi akan bangkit lebih cepat.

    "Sederhananya regulasi akan membuat lapangan-lapangan kerja lebih terbuka, perusahaan-perusahaan akan memilih Indonesia karena iklim investasi di Indonesia sudah lebih baik," ujarnya.

    Sofyan menambahkan bahwa Undang-undang ini merupakan bentuk reformasi regulasi dan juga upaya pencegahan korupsi. UU ini dibentuk dengan omnibus law, yang biasanya satu undang-undang diubah dengan satu undang-undang.

    "Omnibus Law ini mengubah banyak undang-undang dengan satu undang-undang, izin menjadi lebih sederhana, ini akan mengurangi interaksi sehingga tidak membuka peluang korupsi," jelasnya.

    Bank tanah

    Meluruskan tentang Bank Tanah, Sofyan menjelaskan bahwa lembaga ini adalah Lembaga yang dibentuk agar negara dapat menyediakan tanah untuk kepentingan warga masyarakat.

    “Bank Tanah ini lembaga non profit, dengan Bank Tanah ini memungkinkan negara memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah bahkan nol rupiah," jelasnya.

    Pada UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Bank Tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

    Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan Reforma Agraria.

    "Ketersediaan tanah untuk Reforma Agraria paling sedikit 30 persen dari tanah negara yang diperuntukkan bank tanah. Badan Bank Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel," ungkapnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id