Pemerintah Segera Bentuk Bank Tanah

    Tesa Oktiana Surbakti - 04 September 2019 18:34 WIB
    Pemerintah Segera Bentuk Bank Tanah
    Pemerintah segera bentuk bank tanah. (Foto: Ilustrasi. Shutterstock)
    Jakarta: Pemerintah segera membentuk lembaga pengelolaan tanah milik negara atau disebut bank tanah. Cara ini ditempuh untuk menghindari terjadinya spekulan di ibu kota baru.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, penggarapan lahan ibu kota tidak akan jatuh ke tangan swasta. Pun lahan di pusat kawasan ibu kota tidak berkaitan dengan kepemilikan warga. 

    Kemungkinan lahan warga yang terdampak digunakan untuk akses jalan di wilayah pinggiran. Pembebasan lahan mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 tentang Pengadaan Tanah. 

    "Justru dengan adanya bank tanah, kawasan ibu kota akan difasilitasi negara untuk pengelolaannya. Jadi pemerintah bisa mengontrol. Misalnya, penjualan tanah yang sesuai harga keekonomian. Itu bisa dilakukan sepanjang negara menguasai lahan," kata Sofyan, saat ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

    Fungsi pengelolaan bank tanah mencakup kebijakan rumah rakyat dengan harga lahan Rp 0, alias gratis. Warga tinggal membayar biaya pembangunan rumah. 

    Menurutnya, generasi milenial cenderung sulit memiliki rumah, karena mahalnya harga tanah. Hal itu dikarenakan tidak ada lembaga khusus yang mengelola tanah untuk program pemerintah.

    "Ketika pemerintah mau jual hunian ke pegawai negeri sipil, yang dibayar cukup biaya pengembangannya saja. Bank tanah negara tidak seperti bank tanah swasta. Karena bank tanah tidak mencari capital gain. Berbeda dengan swasta yang fokus mencari keuntungan," ujar Sofyan. 

    Sementara waktu, bank tanah hanya akan punya Hak Pengelolaan (HPL). Begitu rumah rakyat direalisasikan, maka yang diberikan ke masyarakat adalah Hak Milik (HM).

    Rencana Lahan Ibu Kota

    Pemerintah menyiapkan 180 ribu hektare (ha) lahan di Provinsi Kalimantan Timur untuk merealisasikan pemindahan lokasi ibu kota. Pada tahap awal, rencananya akan digunakan 4.000 ha sebagai kawasan pusat pemerintahan.

    "Untuk tahap awal kita gunakan 4.000 ha. Tetapi pemerintah siapkan lahan 180 ribu ha, termasuk kawasan pendukung seperti taman kota. Misalnya, hutan raya Bukit Soeharto yang akan direhabilitasi kembali," jelasnya.

    Sofyan menegaskan proses penyiapan lahan tidak mengalami kendala. Mayoritas lahan yang digunakan ialah bekas Hutan Tanaman Industri (HTI). 



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id