comscore

Pelaku Jasa Konstruksi Minta Relaksasi Perizinan

Antara - 17 Januari 2022 18:53 WIB
Pelaku Jasa Konstruksi Minta Relaksasi Perizinan
Pengusaha minta pemerintah berikan relaksasi perizinan di industri kontruksi. Ilustrasi: MI
Jakarta: Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) berharap pemerintah dapat memberikan relaksasi perizinan untuk menggairahkan kembali industri konstruksi yang mengalami tekanan akibat pandemi covid-19.

"Kami meminta pemerintah untuk memberikan relaksasi kepada pelaku jasa kontruksi nasional terkait persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam kurun waktu dua tahun," kata Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z. Hartawi dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Januari 2022.

 



Menurut Iskandar, menjelang pelaksanaan Musyawarah Umum Khusus dan Musyarawah Kerja Nasional (Munasus dan Mukernas) 2022, relaksasi ini dibutuhkan mengingat selama hampir dua tahun ini kontraktor (pelaksana) konstruksi nasional mengalami pelambatan yang berakibat pada turunnya pendapatan.

Iskandar mengatakan, dasar pertimbangan permintaan regulasi relaksasi tersebut adalah bahwa selama pandemi kegiatan usaha, pelaku usaha konstruksi mengalami penurunan tajam yang berpengaruh langsung terhadap perolehan penjualan tahunan, menurunkan nilai equitas, ketidakmampuan berinvestasi pada peralatan, serta terkendala dalam penambahan jumlah tenaga kerja tetap.

"Relaksasi yang diharapkan itu meliputi persyaratan kemampuan pelaku usaha jasa kontruksi terhadap penjualan tahunan dari tiga tahun menjadi sepuluh tahun, lantas untuk equitas (permodalan) dari semula persubkalsifikasi usaha menjadi equitas badan usaha, sedangkan untuk tenaga kerja tetap per subklasifikasi menjadi tenaga kerja tetap per klasifikasi," ujar Iskandar.

Menurutnya, relaksasi tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha jasa kontruksi nasional untuk meningkatkan daya saing dengan produk pekerjaan konstruksi berkualitas dan berkelanjutan.

Selain relaksasi, Gapensi juga menyoroti kebijakan harga terendah untuk proyek infrastuktur pemerintah. Pasalnya, dalam penawaran yang diberikan pihak kontrkator lolal, sudah mempertimbangkan syarat mutu untuk setiap proyek.

"Dalam setiap penawaran, kami sudah memperhitungkan nilai keekonomian dan syarat mutu kerja sesuai yang diharapkan,kalau terikat dengan harga terendah, kami akan kesulitan untuk memenuhi syarat mutu tersebut," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum IX Gapensi, Didi Aulia mengatakan relaksasi dibutuhkan mengingat jasa konstruksi memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap sektor lainnya dan memberikan lapangan pekerjaan kepada sekitar delapan juta pekerja jasa konstruksi. Selain itu, dengan keterlibatan kontraktor lolal, ekonomi daerah juga dapat terangkat.

Didi berharap, kontraktor lokal dapat juga dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur di daerah terutama yang mendapat dukungan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan arahan dari Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia, yang meminta agar dalam proyek pembangunan infrastuktur, pengusaha dan kontraktor lokal dapat turut dilibatkan.


(KIE)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id