comscore

Dapat Dana Rp40,3 Miliar, Rumah di 6 Wilayah Kaltim Diperbaiki

Rizkie Fauzian - 17 Juni 2022 19:00 WIB
Dapat Dana Rp40,3 Miliar, Rumah di 6 Wilayah Kaltim Diperbaiki
Bedah rumah di Kalimantan Timur. Foto: Kementerian PUPR
Kalimantan: Sebanyak 2.016 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan dibedah menjadi layak huni oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Untuk itu, Kementerian PUPR akan menyalurkan dana bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp40,3 miliar agar masyarakat tidak mampu di Kaltim bisa menempati rumah yang layak huni. 
"Kami akan terus berupaya mengurangi rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Indonesia melalui Program BSPS," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juni 2022.

Baca juga: 40 Ribu Rumah di Kabupaten Karawang Tak Layak Huni
 
Program BSPS merupakan program perumahan yang yang berkelanjutan yang tujuannya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. 

Dalam pelaksanaanya, Program BSPS dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) guna membantu masyarakat yang terdampak covid-19 dan yang memiliki rumah tidak layak huni dan mendorong masyarakat penerima bantuan untuk membangun rumahnya.

"Kami memberikan dana stimulan kepada masyarakat serta pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam proses pembangunannya," jelasnya.

Menurutnya, tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat lebih antusias berswadaya dalam bentuk bahan material dan tenaga kerja untuk mendapatkan hunian tinggal yang layak dan lebih baik sehingga kedepannya hunian tersebut menjadi sehat, nyaman, dan memberi kebahagiaan bagi penghuninya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan II Hujurat menjelaskan, kriteria RTLH yang mendapatkan Program BSPS mencakup empat komponen hunian yang kondisinya di bawah standar antara lain kondisi bangunan.

Kemudian dari segi kesehatan (sanitasi dan air bersih layak), serta luas rumah sesuai standar ruang gerak minimum penghuni dan kriteria hunian tinggal yang layak yaitu dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.

Adapun lokasi pelaksanaan bedah rumah akan tersebar di enam kabupaten/ kota dan nilai bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah tenaga kerja.

"Kami menganggarkan senilai Rp 40,3 miliar pelaksanaan Program BSPS di Kalimantan Timur," ungkapnya.

Berdasarkan data Balai P2P Kalimantan II, sampai 30 Mei 2022 sebanyak 1.443 unit RTLH yang sudah di masukkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan sisanya akan menyusul setelah proses verifikasi selesai. 

Pelaksanaan Program BSPS di Kaltim tersebar di enam kabupaten / kota yaitu kota Samarinda 197 unit, Kabupaten Kutai Timur 549 unit, Kabupaten Paser 450 unit, Kabupaten Kutai Kartanegara 247 unit, dan untuk sisa dari jumlah alokasi menunggu SK dari Direktorat Rumah Swadaya.

"Kami berharap penerima bantuan bisa turut memastikan langsung bahan bangunan yang diterima dalam kondisi baik dan tersalurkan semua sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah disepakati. Selain itu target waktu penyelesaian pembangunan rumah yang dibangun agar menjadi layak huni juga harus sesuai agar rumahnya bisa segera bisa dihuni," ungkapnya. 

(KIE)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id