Peran Kontraktor Swasta di Tengah Pandemi

    Rizkie Fauzian - 04 Agustus 2020 20:47 WIB
    Peran Kontraktor Swasta di Tengah Pandemi
    Kementerian PUPR melakukan pembinaan peningkatan profesionalitas kontraktor nasional. Foto: Kementerian PUPR
    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembinaan peningkatan profesionalitas kontraktor nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta agar berdaya saing dan profesional.

    Hal tersebut dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR yang sebagian besar nilai pekerjaannya di bawah Rp100 miliar, sehingga bisa diikuti oleh kontraktor swasta nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil.

    "Karena tekanan ekonomi akibat pandemi, sektor jasa konstruksi di Indonesia harus memberikan lebih banyak peluang bagi UMKM/kontraktor dengan kualifikasi usaha berskala kecil," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Agustus 2020.

    Selain itu, sektor jasa kontraktor juga diminta mengikuti kaidah keselamatan konstruksi, dan melakukan pengadaan jasa konstruksi yang kompetitif untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.

    Basuki mengatakan penguatan dan peningkatan kesempatan kerja bagi jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil terus dilakukan lewat sejumlah peraturan yang diterbitkan Pemerintah.

    Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri  (Permen) nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen nomor 7 Tahun 2019, sehingga jika sebelumnya segmen pasar pekerjaan konstruksi senilai Rp50 miliar itu termasuk paket besar, dinaikkan menjadi di atas Rp100 miliar baru masuk kategori paket besar.

    Selain memberikan kesempatan yang lebih besar bagi usaha jasa konstruksi skala menengah dan kecil, Basuki menyatakan Kementerian PUPR juga terus mendorong penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri untuk setiap pembangunan, sehingga mengurangi ketergantungan impor.

    Sebagai contoh, Kementerian PUPR membeli karet untuk campuran aspal, pembelian alat berat dari PT Pindad, pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), penggunaan material precast dan lainnya.

    Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam indeks daya saing dan kesejahteraan suatu negara. Infrastruktur juga memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terlebih di saat pandemi covid-19.

    "Untuk itu Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung agar kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan stabil dan terus bertumbuh lewat pembangunan infrastruktur," ujarnya.

    Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) yang ditargetkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 614.480 orang dengan total alokasi anggaran sebesar Rp11,3 triliun.

    Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id