Selama 2020, Ada 241 Konflik Pertanahan

    Rizkie Fauzian - 07 Januari 2021 17:51 WIB
    Selama 2020, Ada 241 Konflik Pertanahan
    Konflik pertanahan meningkat selama 2020. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Penyelesaian konflik pertanahan merupakan agenda besar pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Untuk mencari solusi penyelesaian konflik pertanahan, Kementerian ATR menerima masukan dari berbagai pihak, salah satunya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

    Dalam catatan KPA, disebutkan bahwa pada 2020 terdapat 241 kasus konflik pertanahan, dengan korban terdampak 135.332 Kepala Keluarga dan terjadi pada 359 desa/kota, dengan luas total 624.272,711 hektare. Konflik tersebut tersebar di 30 Provinsi di Indonesia.

    KPA juga mencatat terjadinya 30 konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur, 17 di antaranya disebabkan oleh pembangunan Program Strategis Nasional (PSN). Jumlah konflik tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 2019.

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri ATR Surya Tjandra menyampaikan bahwa data yang diberikan KPA ini akan menjadi perhatiannya dan juga jajaran Kementerian ATR/BPN.

    “Bagi saya masukan tadi dari teman-teman KPA itu blind spot yang harus diperhatikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Januari 2021.

    Surya mengungkapkan bahwa penyelesaian konflik ini membutuhkan upaya komprehensif lintas sektor (lintor) karena melibatkan banyak pihak.

    "Kenapa penyelesaian konflik relatif sulit, karena penyelesaian konflik memang butuh leadership sangat kuat ya karena aspek lintornya itu sangat dominan, selain itu juga komunikasi dan koordinasi yang efektif antar kementerian/lembaga," jelasnya.

    Menanggapi pertanyaan mengapa konflik antara masyarakat dengan BUMN yang notabene milik negara juga sulit diselesaikan, Surya menyampaikan bahwa terkait dengan aset BUMN melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kementerian ATR.

    "Terkait dengan konflik PTPN, ada kementerian lain yang terlibat selain Kementerian ATR sendiri. Terdapat dokumen yang harus dikoordinasikan dan dikonfirmasikan. Misalkan pada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, aset tersebut sudah termasuk aset negara dan masing-masing punya proses punya prosedur sendiri dan ini yang coba sedang lagi didorong ya," tambahnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id