Pemerintah Genjot Pembangunan di Kawasan Strategis Pariwisata

    Antara - 01 September 2020 20:41 WIB
    Pemerintah Genjot Pembangunan di Kawasan Strategis Pariwisata
    Pembangunan jalan di kawasan pariwisata Labuan Bajo. Foto: Kementerian PUPR
    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggencarkan pembangunan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas dalam rangka mempercepat kebangkitan pariwisata di era normal baru.

    Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan pariwisata memang menjadi salah satu sektor ekonomi yang dapat bangkit dengan cepat, sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur pada lima KSPN tidak dihentikan.

    "Dukungan program KSPN juga ditujukan untuk penanganan perekonomian masyarakat melalui program Padat Karya Tunai," ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 September 2020.

    Kementerian PUPR dalam mendukung pembangunan lima KSPN super prioritas dilakukan melalui perencanaan yang terpadu dengan penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terintegrasi (RIPT). Lima KSPN super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang-Bitung.

    Hadi mengatakan infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR antara lain bidang konektivitas yakni penanganan jalan dan jembatan. "Kemudian bidang sumber daya air, yakni pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir," ungkapnya.

    Selain itu, bidang permukiman meliputi penataan kawasan, penyediaan fasilitas persampahan dan sanitasi, serta bidang perumahan yakni pembangunan sarana hunian dan perumahan pendukung kawasan pariwisata.

    Pengembangan KSPN sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dan budaya yang berkelanjutan diperlukan langkah untuk meningkatkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, termasuk dukungan pemerintah daerah dan BUMN maupun swasta.

    Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Frans Teguh mengatakan pemerintah terutama pemerintah daerah (pemda) perlu menerapkan aturan yang tegas dalam menjalankan protokol kesehatan.

    Menurutnya, mekanisme audit kontrol menjadi sangat penting, agar kegiatan wisata dan ekonomi kreatif berlangsung aman dan produktif.

    "Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola kerumunan, euforia orang saat melakukan kegiatan wisata, juga pengaturan jumlah pengunjung," katanya.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id