Mengurai Kendala Pengadaan Tanah

    Rizkie Fauzian - 04 Agustus 2020 21:49 WIB
    Mengurai Kendala Pengadaan Tanah
    Pengadaan tanah memiliki fungsi penting dalam pembangunan infrastruktur . Foto: Shutterstock
    Jakarta: Pengadaan tanah memiliki fungsi penting dalam setiap pembangunan infrastruktur dan program strategis nasional lainnya. Namun sering kali terkendala saat proses pembebasan tanah.

    "Saat ini dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2012, kita lihat pembangunan infrastruktur saat ini sudah baik," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Himawan Arief Sugoto dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Agustus 2020.

    Himawan mengatakan negara membutuhkan langkah yang lebih pasti untuk proses pengadaan tanah sehingga lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

    "Semenjak adanya UU 2/2012 dan diatur lagi oleh peraturan di bawahnya, praktis pengadaan tanah memiliki payung hukum yang baik. Pada saat selesai pengadaan tanah, harusnya pembangunan sudah lebih mudah, karena aspek yang paling banyak dimensinya adalah pada bagian pengadaan tanahnya," ujar Himawan Arief Sugoto.

    Lebih lanjut, Himawan menjelaskan kenapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bisa menjadi solusi dalam proses pengadaan tanah karena terdapat tahapan-tahapan yang jelas.

    "Dalam UU itu ada proses perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang membutuhkan. Dalam tahapan ini, dibutuhkan dokumen perencanaan yang baik sejak awal untuk dapat menghasilkan pengadaan tanah yang layak dan adil," jelasnya.

    Selanjutnya, Himawan menambahkan terdapat tahapan persiapan. Tahapan persiapan menurut UU Nomor 2 Tahun 2012, Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Gubernur berperan untuk menetapkan lokasi yang akan dibebaskan, sehingga kemudian masuk ke tahapan pelaksanaan.

    Dalam proses pengadaan tanah, Kementerian ATR berperan pada tahap pelaksanaan. Melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan yang ada di setiap Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat membentuk satuan tugas untuk memvalidasi data di lapangan.

    "Cukup banyak kompleksitas yang terjadi sampai jadilah data nominatif. Setelah proses itu baru akan dibuat appraisal, bagi yang bisa menerima maka bisa dibayarkan ganti ruginya, bagi yang belum bisa menerima maka dikonsinyasi ke pengadilan. Secara proses alurnya seperti itu sesuai dengan UU yang berlaku," ujarnya.

    Di saat seperti sekarang ini, sangat dibutuhkan akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menciptakan sebanyak mungkin investasi sehingga menciptakan lapangan kerja.

    "Untuk membuat investasi menarik maka kita harus memudahkan perizinan, menyiapkan tanah untuk pembangunan sehingga akan tercipta suatu pertumbuhan ekonomi yang akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Program pengadaan tanah adalah untuk pembangunan ekonomi dan masa depan bangsa," pungkasnya.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id