Di UU Cipta Kerja, Negara Bisa Berikan Tanah Gratis untuk Rumah

    Rizkie Fauzian - 09 Oktober 2020 14:16 WIB
    Di UU Cipta Kerja, Negara Bisa Berikan Tanah Gratis untuk Rumah
    Kementerian ATR mengumpulkan tanah kemudian tanahnya dibagikan kembali . Foto: Shutterstock
    Jakarta: Bank tanah merupakan salah satu komponen yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah membentuk bank tanah yang diatur dalam Pasal 125 hingga 135.

    Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil bank tanah itu istilah standar yang berlaku di dunia internasional.

    Bank tanah berfungsi intermediary, Kementerian ATR mengumpulkan tanah kemudian tanahnya dibagikan kembali atau diredistribusi dengan pengaturan yang ketat.

    "Bank tanah ini memungkinkan kita, negara, memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah bahkan gratis," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Oktober 2020.

    Bank tanah bisa bisa berupa tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU) terlantar yang diredistribusi ke masyarakat. Dalam UU mewajibkan setiap bidang tanah yang dimiliki oleh bank tanah paling sedikit 30 persen untuk Reforma Agraria.

    "Tetapi dalam praktik nanti, kalau tanah-tanah pertanian tanah HGU yang terlantar, HGU yang habis tidak diperpanjang itu 100 persen akan kita redistribusikan ke masyarakat," jelasnya.

    Saat ini banyak masyarakat yang menderita karena jauh dari pusat kota dan tidak memiliki tanah. Maka, dengan bank tanah negara mempunyai lahan yang bisa digunakan dengan mekanisme authority yang dimiliki oleh Kementerian ATR.

    "Sehingga harusnya orang yang kurang beruntung tinggal di pusat kota, orang yang mampu commute tinggal di luar kota. Maka kota-kota di masa yang akan datang tidak akan sprawling," ungkapnya.

    Selain itu, dengan adanya bank tanah ini mudah-mudahan di masa yang akan datang taman akan lebih mudah kita bikin dan atas bank tanah.

    "Pengalaman negara lain misalnya Singapura dulu asal muasalnya itu tanah milik negara cuma sekitar 30-40 persen. Hari ini dengan konsep bank tanah yang dikelola oleh Singapore Land Authority jumlah tanah yang dikontrol langsung oleh negara
    bertambah dan bertambah setiap tahunnya," ujarnya.

    Sofyan mengungkapkan bahwa ada pemahaman yang keliru karena selama ini ada orang mengatakan bank tanah itu menghidupkan domein verklaring yang berarti tanah tak bertuan menjadi milik negara.

    "Bukan, bank tanah itu adalah untuk penataan tanah sehingga tanah-tanah yang tidak optimum, tanah-tanah yang terlantar, tanah-tanah yang tak bertuan itu ditampung oleh negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali kepada masyarakat.

    Kemudian bank tanah ini juga menyadari bahwa lembaga seperti ini harus diawasi. Oleh sebab itu bank tanah nanti ada organisasinya, ada komite bank tanah yang terdiri dari para Menteri.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id