740 Rumah Tak Layak Huni di Kabupaten Tanggamus Diperbaiki

    Rizkie Fauzian - 16 Oktober 2019 18:31 WIB
    740 Rumah Tak Layak Huni di Kabupaten Tanggamus Diperbaiki
    Bedah rumah di wilayah Lampung. Foto: dok. Kementerian PUPR
    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan bedah rumah untuk 740 unit rumah di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Jumlah bantuan setiap rumah yang dibedah adalah Rp17,5 juta per unit rumah.

    “Tahun ini kami melakukan bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tanggamus sebanyak 740 unit rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019

    Khalawi menerangkan program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Saat ini, program BSPS menjadi salah satu program perumahan yang banyak diminati oleh pemerintah daerah guna mengurangi rumah tidak layak huni di daerahnya. 

    "Rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria yakni keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas. Jenis bantuan yang kami berikan adalah peningkatan kualitas dan pembangunan rumah baru. Kami ingin Program BSPS ini bisa membantu MBR tinggal di rumah yang layak huni," terangnya.

    Lokasi penyaluran BSPS di Kabupaten Tanggamus tersebar di empat kecamatan yakni Pucung sebanyak 350 unit, Sumberrejo sebanyak 250 unit, Kota Agung Barat sebanyak 80 unit dan Kota Agung  sebanyak 60 unit. Pembangunannya dilaksanakan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung sebanyak 600 unit dan 140 unit dilaksanakan oleh Satker Perumahan Swadaya pusat. 

    Rumah swadaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaknai sebagai rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Sedangkan BSPS adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan kesawadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya (PSU). 

    Khalawi menambahkan, beberapa prinsip pelaksanaan BSPS antara lain adalah mendorong masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan rumahnya sendiri. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara masyarakat didampingi dengan tenaga fasilitator lapangan (TFL) membentu kelompok dan bergotong-royong dalam proses pembangunan rumahnya.

    Besaran bantuan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 Tentang besaran Nilaidan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan rumah baru adalah Rp35 juta. Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp17,5 juta. Jumlah bantuan tersebut merupakan dana untuk bahan bangunan dan upah kerja tukang. 

    Dana BSPS disalurkan Kementerian PUPR melalui bank penyalur dana BSPS dan diterima oleh masyarakat dalam bentuk bahan bangunan. Tahun ini targetnya sekitar 181 ribu rumah yang akan dibantu pemerintah melalui Program BSPS dan lokasinya tersebar di seliuruh wilayah Indonesia.

    "Kami ingin agar BSPS ini bisa mendorong sikap gotong royong warga sehingga terwujud rumah yang layak, tepat sasaran, tepat prosedur, tepat waktu dan tepat pemanfaatan dan akuntabel. Masyarakat yang memperoleh BSPS ini tidak dipungut biaya sama sekali," pungkasnya.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id