Asing Bisa Miliki Apartemen, Jangan Khawatir Harga Meroket

    Media Indonesia - 13 Oktober 2020 12:16 WIB
    Asing Bisa Miliki Apartemen, Jangan Khawatir Harga Meroket
    Kepemilikan asing atas properti diatur dalam Undang-Undang omnibus law. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan membuat harga properti khususnya apartemen meroket. Pasalnya, UU Cipta Kerja pasti bakal diikuti aturan pelaksana sebagai turunan UU tersebut.

    "Saya perkirakan dalam aturan pelaksana itu akan diberi batasan harga apartemen yang bisa dimiliki warga negara asing (WNA). Jadi, tak perlu khawatir akan membuat harga properti naik karena selain diburu orang lokal, juga oleh WNA," ujar Direktur Riset dan Konsultan Savills Indonesia Anton Sitorus di Jakarta, pekan lalu.

    Ia menjelaskan sebelum UU Cipta Kerja, ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13/2016 yang merupakan turunan PP 103/2015. Dalam peraturan itu disebutkan, apartemen di Jakarta yang bisa dimiliki WNA hanya yang berharga minimal Rp5 miliar.

    Ketua Komite Perizinan dan Investasi Real Estat Indonesia (REI) Adri Istambul menjelaskan yang diatur dalam omnibus law hanya perluasan segmentasi sehingga tidak bakal membuat harga naik.

    Menurutnya apartemen yang boleh dibeli orang asing ialah yang premium, di atas Rp2 miliar. Menurut dia, itu hanya setara dengan lima persen dari seluruh apartemen.

    "Apartemen yang sesuai kriteria tersebar di beberapa kawasan, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Batam. Intinya, segmennya beda jika dibandingkan dengan apartemen untuk orang biasa," ungkapnya.

    Ia justru menilai regulasi omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dapat membuat apartemen-apartemen menjadi laku. "Kita enggak akan kekurangan pasokan karena beda sektor. Untuk pengusaha, ya, ini juga bagus sekali untuk menambah ceruk bisnis," kata Adri.

    Menurutnya, peluang tersebut pertama-tama bakal terealisasi di Batam. Orang Singapura mungkin ingin punya hunian yang nyaman di Batam. "Kan enak ada kepastian hukum buat investor dan pembeli," ungkapnya.

    Selain itu, ia juga menilai regulasi tersebut bagus karena bisa menghindari penyelundupan hukum. "Itu (pelanggaran hukum) sering dilakukan orang asing yang mau membeli aset-aset di Indonesia dengan menggunakan kawin kontrak," jelas Adri.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id