12 Klaster dalam UU Cipta Kerja, dari Tata Ruang hingga Pertanahan

    Rizkie Fauzian - 01 Desember 2020 22:17 WIB
    12 Klaster dalam UU Cipta Kerja, dari Tata Ruang hingga Pertanahan
    Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
    Jakarta: Banyaknya regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat hingga daerah dinilai menghambat. Hal tersebut diakibatkan regulasi yang bersifat sektoral dan tumpang tindih.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menilai regulasi yang tumpang tindih tersebut bisa mengakibatkan orang yang tidak melakukan tindakan kriminal bisa dipenjarakan.

    "Beberapa pegawai di BPN ada yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena mereka sebenarnya melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi karena adanya peraturan lain, misal mengatur kawasan kehutanan dan beberapa hal lain, pegawai BPN dipenjarakan. Banyak kasus seperti itu terjadi," ungkapnya.

    Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan satu regulasi untuk melakukan reformasi struktural yang sangat signifikan dan membuat Indonesia dapat dikelola berdasarkan pengelolaan terbaik dalam menjalankan pemerintahan.

    "Oleh karena itu, kita membutuhkan Omnibus Law, dan dalam Undang-Undang tersebut, mencakup banyak sektor dan permasalahan yang terjadi di bidang ekonomi," jelas Sofyan.

    Omnibus Law diklasifikasikan menjadi 12 klaster, dari penataan ruang sampai urusan pertanahan dan kehutanan. Sebanyak 79 Undang-Undang disinkronkan agar mudah dan tidak terjadi konflik antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lain.

    "Setelah kami mengeluarkan Omnibus Law yang terdiri dari 79 Undang-Undang yang berbeda dan sekarang menyatu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dari negara Indonesia ini terutama untuk memajukan kesejahteraan umum," tambahnya.

    Lebih lanjut, Sofyan mengatakan di dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha di Indonesia juga dipangkas menjadi lebih sedikit dan mudah diatur. Pasalnya, karena banyaknya perizinan yang mencekik berdampak kepada perkembangan usaha kecil maupun besar.

    "Kenapa pengusaha kecil dan pengusaha besar sulit untuk berkembang, karena banyaknya perizinan yang menghabiskan waktu dan dana. Omnibus law mengubah mekanisme dari bisnis dengan pendekatan perizinan menjadi pendekatan risiko," ungkapnya.

    Dengan begitu, Sofyan meyakini jika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sudah diterapkan maka akan memudahkan Indonesia untuk berkembang pesat.

    "Omnibus Law adalah reformasi struktural di pemerintahan Indonesia terutama di bidang ekonomi dan investasi. Kami mempersingkat 79 UU dan regulasi untuk membuat investasi tidak menjadi kompetitif dan mudah untuk para investor. Saya yakin setelah covid-19 ini dan Omnibus Law sepenuhnya diterapkan akan memudahkan Indonesia untuk berkembang pesat," jelasnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id