Ketersediaan Lahan Kunci Keberhasilan Program Sejuta Rumah

    Rizkie Fauzian - 30 November 2021 20:00 WIB
    Ketersediaan Lahan Kunci Keberhasilan Program Sejuta Rumah
    Penyediaan lahan sangat diperlukan guna mendorong capaian Program Sejuta Rumah. Foto: Kementerian PUPR



    Palembang: Pembangunan perumahan untuk masyarakat yang dilaksanakan pemerintah melalui Program Sejuta Rumah dinilai akan dapat terlaksana dengan baik apabila Pemerintah Daerah (Pemda) mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

    Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik Kementerian/Lembaga dan Pemda bisa melakukan inventarisasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada untuk program pembangunan infrastruktur dan perumahan.

     



    "Adanya fasilitasi penyediaan lahan perumahan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna mendorong capaian Program Sejuta Rumah untuk masyarakat," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera V A Darwis dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 November 2021.

    Pemerintah, imbuhnya, akan terus mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah guna menyediakan hunian layak huni bagi masyarakat. Hal itu diperlukan guna mengejar angka kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

    Tanah menjadi aspek spasial yang sangat berperan dalam proses pembangunan rumah. Pemda pun diharapkan memiliki strategi dalam penyelenggaraan penyediaan tanah bagi perumahan sekaligus mendukung capaian Program Sejuta Rumah.

    "Pemda dapat menyusun stategi program perumahan melalui Kemitraan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jadi lahan yang ada bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

    Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf h telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

    Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditegaskan bahwa rumah adalah kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

    Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam pemenuhan perumahan bagi MBR melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR yang mengamanatkan dukungan terhadap Perizinan Pembangunan Perumahan MBR. 

    Dalam pemenuhan hunian layak huni dari segi fisik bangunan maupun lingkungan sekitarnya banyak terkendala dalam hal perolehan lahan. Di sisi lain, terdapat tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, di antaranya adalah tanah aset Pemerintah, aset Pemerintah Daerah, maupun aset BUMN/BUMD.

    Terkait dengan penyediaan lahan, imbuhnya, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

    Skema KPBU bertujuan untuk membangun infrastruktur bagi kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ BUMN/ BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id