4 Strategi Program Satu Juta Rumah

    Rizkie Fauzian - 04 November 2019 11:55 WIB
    4 Strategi Program Satu Juta Rumah
    Strategi pemerintah dalam program Satu Juta Rumah. Foto: dok. Kementerian PUPR
    Jakarta: Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi dan inovasi khusus untuk pelaksanaan Program Satu Juta Rumah ke depannya. Strateginya antara lain terkait perizinan perumahan, pemangkasan regulasi yang tumpang tindih, menggandeng partisipasi aktif komunitas masyarakat, dan melaksanakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

    "Kami akan mendorong pemerintah daerah membuat regulasi terkait kemudahan perizinan perumahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu regulasi yang dirasa tumpang tindih akan kita pangkas," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 November 2019.

    Selain itu, Kementerian PUPR juga mendorong skema pembiayaan perumahan melalui Program Tapera untuk mengatasi salah satu masalah perumahan di kalangan masyarakat terkait pembiayaan perumahan. Program Tapera ini akan dioptimalkan agar masyarakat bisa menabung untuk memiliki rumah yang mereka inginkan. 

    Selain itu, Kementerian PUPR juga menyiapkan inovasi dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat seperti Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK). Program ini dapat diartikan sebagai gerakan bersama untuk pembangunan rumah untuk masyarakat dengan tidak hanya mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. 

    "Mungkin ke depan dana APBN hanya sebagai stimulan masyarakat untuk membangun rumah atau masyarakat kita gerakkan untuk menyadari pentingnya program penyediaan perumahan melalui dukungan komunitas-komunitas untuk bangkit dalam pembangunan rumah," jelasnya.

    Khalawi juga mencontohkan adanya komunitas program perumahan di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Komunitas ini terdiri dari masyarakat yang memiliki kemampuan dalam hal ekonomi dan mereka bersama-sama mendukung masyarakat yang kurang mampu untuk membangun rumah layak huni. 

    "Komunitas ini bisa membangunkan rumah masyarakat kurang mampu sampai senilai Rp40 juta per unit rumah. Saat ini kami sedang bicarakan tentang program P2BK dengan Bupati Pekalongan dan rencananya pekan depan akan kami cek ke lapangan," katanya.

    Pelaksanaan program pembangunan dengan Program P2BK, kata Khalawi, juga akan dijadikan pola pembangunan perumahan ke depan. Kehadiran negara di sektor perumahan juga sangat penting agar pembangunan rumah masyarakat tidak berlangsung secara sporadis atau tidak serampangan dan harus sesuai dengan tata ruangnya. Selain itu peruntukkan lahan perumahan dan rencana pembangunan kota juga harus di tata dengan baik untuk menghindari munculnya lingkungan kumuh.

    "Kami juga berencana akan kembali melaksanakan pembangunan rumah berskala besar. Mungkin kita akan hidupkan kembali kebijakan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). Semoga di dalam Undang-undang Pertanahan ada pasal tentang land banking dan land concolidation karena ke dua hal tersebut sangat penting untuk mempercepat pembangunan rumah untuk masyarakat di masa mendatang," terangnya. 

    Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, hasil pembangunan rumah dalam Program Satu Juta Rumah per 28 Oktober 2019 lalu, menembus 1.040.961 unit rumah di seluruh Indonesia.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id