Pemerintah Kaji Penambahan Pos Lintas Batas Negara di Papua

    Rizkie Fauzian - 04 Desember 2021 22:37 WIB
    Pemerintah Kaji Penambahan Pos Lintas Batas Negara di Papua
    Salah satu pos lintas batas negara (PLBN) di Papua. Foto: Kementerian PUPR



    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2022. 

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Papua dan Papua Barat, terlihat dari kunjungannya ke tanah Papua. 

     



    "Setiap berkunjung ke tanah Papua, beliau selalu memeriksa satu persatu setiap infrastruktur yang dibangun baik jalan, perumahan, air. Terutama jalan perbatasan, jalan Trans Papua, dan pos lintas batas negara (PLBN)," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 November 2021.

    Sesuai dengan amanat Presiden, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 

    Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR telah membangun tiga PLBN di Papua dan Papua Barat yaitu PLBN Skouw di Kota Jayapura, PLBN Sota di Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. 

    Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana menyampaikan usulan untuk membangun PLBN di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. 

    "Kita akan segera sampaikan usulan PLBN di distrik Batom kepada Presiden Jokowi. Kalau memang dibutuhkan, pasti akan kita segera bangun," ujar Menteri Basuki. 

    Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. 

    Menteri Basuki menyampaikan, dari total panjang jalan Trans Papua yaitu 3.462 km, tinggal tersisa 183 km yang belum tembus. Sepanjang 1.647 km sudah dalam kondisi teraspal yaitu 977 km di Papua dan 670 km di Papua Barat. 

    "Tadi juga bapak Bupati sudah meminta untuk mempercepat penyelesaian jalan dari Kabupaten Keerom ke distrik Batom, kita akan terus upayakan percepatan agar bisa segera tembus," ujarnya.  

    Selain PLBN dan Jalan Trans Papua, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di Papua dan Papua Barat lainnya.

    Seperti pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya. 

    DIPA Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2022 sudah diputuskan dengan jumlah anggaran sebesar Rp100,59 triliun. Sesuai arahan Kementerian Keuangan, sebesar 5 persen dari total anggaran harus disimpan untuk antisipasi pandemi. 

    "Karena kita masih menghadapi pandemi, masih ada saving sebesar 5 persen yang kita tahan dulu. Apabila pandemi dapat selesai pada semester pertama 2022, maka saving tersebut bisa kita gunakan untuk memperbanyak pembangunan infrastruktur," ujarnya. 

    Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua dan Papua Barat. 

    Kementerian PUPR akan terus memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id