Pemda Diminta Bidik Kawasan Kumuh untuk Program Perumahan

    Rizkie Fauzian - 15 September 2021 16:49 WIB
    Pemda Diminta Bidik Kawasan Kumuh untuk Program Perumahan
    Salah satu perbaikan rumah dengan program BSPS di Gorontalo. Foto: Kementerian PUPR



    Jakarta: Kementerian PUPR meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk fokus pada integrasi program infrastruktur dan perumahan di kawasan kumuh. Selain itu, Pemda juga harus meningkatkan koordinasi dengan kementerian/ lembaga agar pelaksanaanya dapat bersinergi dengan baik.

    "Berdasarkan arahan Menteri PUPR seluruh program infrastruktur dan perumahan harus terintegrasi dengan baik dan harus fokus pada penanganan kumuh di daerah," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 September 2021.

     



    Menurut Khalawi, adanya integrasi program dan penetapan lokasi kawasan kumuh yang ada diharapkan dapat mempermudah penyaluran bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. 

    Selain itu, diharapkan daerah yang sebelumnya dapat ditetapkan sebagai kawasan bebas kumuh sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

    Untuk mempermudah koordinasi program perumahan di daerah, Pemda juga dapat berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di daerah. 

    "Banyak program infrastruktur dan perumahan yang dapat untuk mengentaskan kawasan kumuh seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan bedah rumah serta program pembangunan sanitasi dan air bersih. Jadi silakan jika Pemda mengusulkan bantuan yang dibutuhkan agar wilayahnya bebas dari kawasan kumuh," katanya.

    Tahun depan, Kementerian PUPR akan membantu sekitar 300 rumah yang tidak layak huni di Kota Padang agar bisa lebih layak huni. 

    Sementara itu, Walikota Padang Hendri Sapta menerangkan adanya bantuan dari Kementerian PUPR ke Pemda sangat diperlukan di masa pandemi ini. Hal itu dikarenakan anggaran yang ada di daerah banyak digunakan untuk penanganan pandemi agar masyarakat terhindar dari covid-19.

    "Jumlah rumah tidak layak huni yang kami data di Kota Padang ada sekitar 9.000 unit. Kami siap berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar penanganannya bisa dilaksanakan secara bertahap," jelasnya. 


    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id