Swasta Diminta Bantu Program Bedah Rumah

    Rizkie Fauzian - 21 Januari 2020 17:29 WIB
    Swasta Diminta Bantu Program Bedah Rumah
    Bedah rumah yang dilakukan di kota Pontianak. dok. Kementerian PUPR
    Pontianak: Masyarakat diminta aktif dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Mereka diminta melaporkan jika ada rumah tidak layak huni (RTLH) di sekitar tempat tinggalnya.

    "Kalau ada rumah tidak layak huni di sekitar tempat tinggalnya tolong segera laporkan ke kepala desa agar diusulkan ke pihak Pemda agar mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Pontianak Kalimantan Barat, Selasa, 21 Januari 2020.

    Menurut Khalawi, pelaksanaan bedah rumah diyakini dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk bergotong royong membangun rumah yang layak huni. Pasalnya, masyarakat yang mampu secara ekonomi diharapkan juga dapat membantu mereka yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni.

    "Bantuan stimulan yang diberikan Kementerian PUPR ditambah dengan bantuan dana maupun tenaga dari sanak saudara, anak serta tetangga sekitar juga sangat bermanfaat untuk mempercepat proses pembangunannya," ujarnya.

    Khalawi menambahkan, pemerintah juga berharap sektor swasta juga bisa ikut berpartisipasi dalam Program bedah rumah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkait penanganan rumah tidak layak huni. Pemda juga bisa mengirimkan data RTLH nya ke Kementerian PUPR.

    "Hampir setiap hari saya menerima audiensi kepala daerah yang ingin mengetahui dan memanfaatkan Program BSPS. Kami siap melayani jika ada Pemda yang membutuhkan informasi tentang bedah rumah," tandasnya.

    Sementara itu, Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan program bedah rumah sangat manfaat bagi masyarakat di Kota Pontianak. Selain itu, Program ini juga dapat mengurangi RTLH di daerah.

    "Dulu jumlah RTLH di Kota Pontianak sekitar 9.300 unit. Setelah mendapatkan bantuan BSPS dari Kementerian PUPR saat ini jumlah RTLH tinggal sekitar 1.000 unit. Pemda juga mengalokasikan dana pengentasan RTLH sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu," katanya.

    Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, Andy Suganda menerangkan, pada tahun 2019 lalu SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat telah menyaluran bedah rumah sebanyak 7.350 unit rumah. 

    Bantuan bedah rumah tersebut terdiri dari Program BSPS reguler sebanyak 6.000 unit senilai Rp 105 Milyar dan National Affordable Housing Program (NAHP) dari Bank Dunia sebanyak 1.350 unit senilai Rp 23,625 miliar.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id