Percepat Pembangunan di Papua melalui Reforma Agraria

    Rizkie Fauzian - 23 Oktober 2020 19:26 WIB
    Percepat Pembangunan di Papua melalui Reforma Agraria
    Kementerian ATR percepat program reforma agraria di Papua. Ilustrasi: Shutterstock
    Jayapura: Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua.

    Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

    "Kami datang sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang intinya adalah memerintahkan supaya seluruh pemerintah pusat mendukung pembangunan Papua seoptimal mungkin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat," ucap Wakil Menteri ATR Surya Tjandra dikutip dari laman resmi Kementerian ATR, Jumat, 23 Oktober 2020.

    Surya menuturkan Instruksi Presiden tersebut merupakan bentuk komitmen yang serius dari pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dalam pembangunan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

    "Kami sebagai koordinator pelaksana GTRA pusat, kami rasa tidak ada kesulitan untuk minta tolong dari setiap kementerian terkait, jadi kita coba konsolidasikan peluang-peluang pemberdayaan dan sebagainya," jelasnya.

    Kementerian ATR memiliki tugas utama yaitu pada pendaftaran tanah. Tetapi untuk pembangunan suatu daerah dirasa tidak cukup sampai di situ.

    "Setelah dilakukan pendaftaran tanah, sertifikasi harus punya dampak positif yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga kepastian hukum atas tanah mereka," ungkapnya.

    Di samping itu, Kementerian ATR juga bertugas dalam penataan ruang dan konsolidasi tanah. Kementerian juga sudah punya tata ruang, koordinasi dari pendaftaran tanah dengan tata ruang itu jadi bahan untuk perencanaan yang kuat.

    "Serta konsolidasi tanah untuk membereskan kampung kumuh supaya rapi dan ini alat yang bisa dipakai oleh Pemda setempat, tidak hanya di Jayapura tapi di seluruh Indonesia dan secara khusus ini juga bentuk tanggung jawab dan eksekusi dari Inpres Nomor 9 Tahun 2020," ungkapnya.

    Dalam melakukan pembangunan di Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menuturkan sering menghadapi permasalahan tanah adat di Provinsi Papua.

    "Papua adalah milik bangsa Indonesia tetapi dalam menyelesaikan suatu pembangunan memang harus kita koordinasikan, konsolidasikan juga sinkronisasikan dengan masyarakat adat sehingga masalah-masalah ini bisa kita selesaikan pelan tapi pasti. Dengan demikian pembangunan yang kita lakukan di atas tanah rakyat ini, bisa maksimal dan masalah bisa kita selesaikan dengan baik," ungkapnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id