Penambahan Hunian di Kawasan TOD Capai 49.366 Unit

    Media Indonesia - 28 November 2019 12:02 WIB
    Penambahan Hunian di Kawasan TOD Capai 49.366 Unit
    Hunian yang terintegrasi milik Kementerian PUPR. Foto: dok. Kementerian PUPR
    Jakarta: PT MRT Jakarta berencana mengelola kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) yang berada di sekitar stasiun MRT. Kawasan tersebut antara lain Lebak Bulus, Blok M, Senayan, Dukuh Atas, dan Fatmawati. 

    Konsep pengelolaan TOD itu dengan melibatkan swasta yang ingin menambah koefisien luas bangunan (KLB). Pengembang yang mendapat izin KLB akan diwajibkan ikut menata ruang di kawasan TOD. 

    Selain penataan ruang, dari izin KLB itu juga nantinya diharapkan ada kewajiban pengembang untuk menambah hunian dengan pembangunan rusun terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    "Ya mereka boleh bangun properti di situ, tapi juga wajib menata kawasan dan membantu pemerintah menyediakan hunian terjangkau. Misalnya, di Dukuh Atas juga harus melakukan penataan kali di situ ada Kanal Banjir Barat (KBB)," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Wiliam Sabandardi Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

    Diproyeksikan ada penambahan hunian hingga 49.366 unit di lima kawasan TOD, dengan rincian Fatmawati sebanyak 8.900 unit, Lebak Bulus 6.898 unit, Dukuh Atas 20.388 unit, dan Blok M 13.180 unit.

    Saat ini MRT Jakarta menunggu ditandatanganinya revisi peraturan gubernur tentang panduan rancang kota (PRK) atau urban design guidelines (UDGL) untuk kawasan berorientasi transit atau TOD.

    MRT berniat melakukan pengelolaan kawasan di lima titik ini guna menjadikan kawasan lebih tertata dan bernilai komersial lebih. "Ya kita menunggu revisi Pergub PRK. Rapat terakhir sudah berlangsung bulan lalu dan Pak Gubernur sudah mengatakan lanjutkan saja," ungkap William.

    Jika pergub PRK telah ditandatangani, tim dari Pemprov DKI akan mengumpulkan para pemilik gedung di lokasi-lokasi TOD tersebut dan memperhitungkan KLB yang bisa dicapai. Dari situlah akan muncul insentif yang bisa diberikan maupun kewajiban pengembang yang harus diberikan sesuai nilai KLB yang diperoleh. "Jadi akan ada bank KLB. Pemprov akan mendistribusikan ke kami untuk pengelolaannya," ungkap William.

    Untuk memuluskan pengelolaan kawasan TOD itu, William mengungkapkan pihaknya akan membentuk anak usaha baru. Pengelolaan TOD ini juga dilakukan dengan tujuan MRT Jakarta bisa mengumpulkan pendapatan dari non-farebox.

    "Jika ini berjalan lancar, kita bisa memperoleh pendapatan lain selain tiket. Pendapatan iklan pun pastinya nanti akan mencapai titik maksimal. Ujungnya kita berharap bisa mengurangi beban subsidi yang ditanggung APBD," ungkapnya.

    Jika berjalan lancar, MRT akan meraup untung hingga Rp300 miliar-Rp350 miliar pada 2021.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id