Kementerian ATR Fokus Selesaikan Tanah Ulayat di Sumbar dan Papua

    Rizkie Fauzian - 07 Oktober 2020 10:56 WIB
    Kementerian ATR Fokus Selesaikan Tanah Ulayat di Sumbar dan Papua
    Kementerian ATR fokus penyelesaian tanah ulayat ini ada di beberapa kabupaten. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendaftarkan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia hingga 2024.

    Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Suyus Windayana mengatakan jika membicarakan mengenai pendaftaran tanah, di negara lain sudah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu.

    "Kementerian ATR bergerak cepat dalam mendaftarkan tanah seluruh wilayah di Indonesia. Tahun depan melalui arahan dari Menteri ATR proses pendaftaran tanah difokuskan pada pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Suyus menjelaskan Kementerian ATR juga fokus dalam penyelesaian permasalahan mengenai tanah ulayat hal tersebut dapat terlihat dengan dimasukannya struktur baru dalam Direktorat Jenderal PHPT.

    "Ini merupakan struktur baru dalam Ditjen PHPT. Yang menjadi fokus dalam penyelesaian tanah ulayat ini ada di beberapa kabupaten salah satunya di Sumatra Barat, Papua, dan beberapa lokasi lainnya," ungkapnya.

    Dosen Universitas Gadjah Mada Ricardo Simarmata menjelaskan jika terdapat tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian tanah ulayat yaitu lokasi-lokasi potensial hak ulayat saat ini mayoritas berada dalam kawasan hutan negara.

    Kemudian seberapa jauh masyarakat melihat sisi menguntungkan dari pendaftaran tanah ulayat terutama untuk kepastian hukum, serta seberapa jauh pemerintah punya kemampuan mengelola dan mengendalikan para free rider. Maka diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat menyelesaikan tanah ulayat berdasarkan aspek tantangan tersebut.

    Pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Data dan Informasi PertanahanmTata Ruang dan LP2B Virgo Eresta Jaya mengungkapkan bahwa untuk dapat menuju institusi berstandar dunia dibutuhkan juga transformasi digital.

    "Untuk menuju semuanya elektronik maka kualitas data sangat penting, saat ini layanan yang siap elektronik masih 37,63 persen saja dan sisanya masih manual. Maka di sini masih menjadi pekerjaan rumah bersama untuk dapat menggalakkan validasi serta revalidasi data sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas," ujarnya.

    Tantangan dalam penerapan layanan elektronik pasti ada, mulai dari tantangan teknis dan non teknis. Tapi tidak perlu khawatir, karena saat ini masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi elektronik dikarenakan juga pertumbuhan alat pembayaran menggunakan kartu yang semakin meningkat.

    "Sehingga diharapkan nantinya setelah Kementerian ATR/BPN seluruhnya elektronik akan semakin memudahkan masyarakat," ungkapnya.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id