Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang

    Nicky Widadio - 28 September 2018 15:15 WIB
    Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
    Nelayan beraktivitas di perairan Pulau G, Jakarta Utara, Kamis (27/9/2018). Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang proyeknya belum sempat dibangun. Sementara pulau C, D, G dan N yang telah dikerjakan akan diatur
    Jakarta: Meski proyek reklamasi telah dihentikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sertifikat untuk Pulau D masih milik PT Kapuk Naga Indah (PT KNI). Sertifikat berupa Hak Guna Bangunan (HGB) itu diterbitkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Utara sejak 2017 lalu.

    "Itu (HGB Pulau D) kan persoalannya sudah jadi. Kalau sudah jadi, ya sudah," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/9/2018).

    Ketika mengumumkan penghentian proyek reklamasi, Anies menuturkan pulau-pulau yang kepalang sudah jadi akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Namun di Pulau D, HGB atas nama PT KNI terlanjur sudah terbit dengan masa berlaku hingga 30 tahun ke depan.

    Pemanfaatan pulau secara detail akan diatur di dalam rancangan peraturan daerah tentang zonasi dan tata ruang. Pemprov DKI masih menyusun draft dari raperda itu.

    Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
    Foto udara kondisi kemajuan pembangunan di salah satu pulau reklamasi di Teluk Jakarta pada Desember 2017. MI/Susanto

    "Kan kita lagi bahas nih, apa nanti yang dimaksud dengan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat itu. Masyarakat kan ada konsumen,  pembeli, nelayan, itu akan dikasih slot," jelas Saefullah.

    Ada tiga pulau reklamasi yang akan diatur zonasi dan tata ruangnya Pemprov DKI Jakarta. Pulau C dan D yang dibangun PT KNI dan Pulau G yang dibangun PT Muara Wisesa Samudra. Khusus untuk Pulau N yang dibangun PT Pelabuhan Indonesia II dikecualikan karena wewenang dan perizinannya ada di pemerintah pusat.

    "Pelindo itu seluruh izinnya kepada pemerintah pusat," tutur Saefullah.


    Gubernur Anies sebelumnya telah menyatakan akan menghentikan segala proyek reklamasi di wilayah Jakarta. Dia mencabut izin reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta dan memastikan tidak ada proyek reklamasi dalam rencana pembangunan Ibu Kota ke depan.

    Kewenangan pencabutan izin reklamasi ada pada Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diteken Presiden Soeharto. "Itu kan haknya kepala daerah, dulu kan izin prinsip dengan Kepgub dan Surat Gubernur. Makanya dicabut dengan Kepgub dan Surat Gubernur juga," jelas Saefullah.

    Kebijakan menghentikan proyek reklamasi merupakan salah satu yang janji kampanye Anies-Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Anies menyebut dengan kebijakan yang dia tempuh hari ini, janji kampanye itu sudah dituntaskan.

    (LHE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id