Dibutuhkan Kreativitas Tata Permukiman dan Perkotaan

    Rizkie Fauzian - 13 September 2020 22:49 WIB
    Dibutuhkan Kreativitas Tata Permukiman dan Perkotaan
    Peremajaan perkotaan memang sudah sangat mendesak. Foto: Realtor.com
    Jakarta: Sejak pembangunan di berbagai daerah marak dilakukan, urbanisasi semakin tidak terbendung. Dampaknya adalah timbulnya kota yang tidak ramah lingkungan serta munculnya kawasan kumuh di perkotaan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa untuk menata kondisi permukiman dan perkotaan dibutuhkan upaya kreatif.

    "Creative regulation ini sesuai perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang dibentuk dengan metode omnibus law," ujar Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Minggu, 13 September 2020.
     
    Peremajaan perkotaan memang sudah sangat mendesak karena saat ini masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah banjir serta kemacetan. Melalui penataan ruang kawasan perkotaan, tentunya masyarakat bisa berharap mendapat ruang hidup yang lebih baik.

    "Nantinya di dalam RUU CK, akan dikenalkan Komisi Tata Ruang. Dalam komisi ini nantinya masyarakat dapat bersuara terkait penataan ruang daerahnya. Setiap pihak juga dapat memberikan," ungkapnya.

    Salah satu perkotaan di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, DKI Jakarta melakukan peremajaan tata ruang. Banyaknya properti ruko yang terbengkalai menjadi bukti bahwa daerah ini banyak ditinggalkan dan akses yang terbatas karena adanya kebijakan ganjil genap.

    "Apa yang terjadi di Cideng dikarenakan adanya regulasi yang beku, tidak berpikir out of the box. Regulasi yang beku ini bisa kita perbaiki dengan menampung semua ide-ide kreatif," kata Sofyan A. Djalil.
     
    Kondisi yang terjadi saat ini memang banyak dan harus kita perbaiki. Pengelolaan peremajaan wilayah perkotaan bisa dengan sistem private public partnership dengan dukungan pemerintah.
     
    Dukungan pemerintah terhadap peremajaan perkotaan serta pemukiman masyarakat sudah juga dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

    Plt. Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN, Ruminah mengatakan konsolidasi tanah merupakan konsep penataan dan peremajaan wilayah tanpa menggusur.

    "Pemerintah saat ini mendorong Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV). KTV merupakan inovasi pemerintah, yang merupakan upaya yang extraordinary di perkotaan terutama di kampung-kampung kota, kawasan di sekitar pusat ekonomi," ungka Plt. Direktur Konsolidasi Tanah.
     

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id