BPKN Terima 2.651 Aduan Konsumen Terkait Perumahan

    Antara - 09 April 2021 22:21 WIB
    BPKN Terima 2.651 Aduan Konsumen Terkait Perumahan
    Aduan konsumen terkait fasilitas perumahan. Foto: Kementerian PUPR



    Mataram: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menangani sebanyak 2.651 pengaduan konsumen terkait perumahan yang dibangun oleh pengembang sejak 2017 hingga 1 April 2021.

    "Total ada 4.601 pengaduan konsumen yang kami terima kurun waktu lima tahun terakhir, terbanyak pengaduan soal perumahan," kata Ketua Komisi Publikasi dan Edukasi BPKN Johan Efendi di Mataram, Jumat, 9 April 2021.






    Dia menyebutkan pengaduan konsumen perumahan terkait dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu, fisik bangunan, legalitas, proses pembangunan perumahan mangkrak, penipuan dan lainnya.

    Pengaduan yang disampaikan oleh konsumen tersebut ditindaklanjuti dengan mempertemukan konsumen dengan pengusaha untuk dimediasi. Itu merupakan upaya tahap pertama untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya.

    Setelah dimediasi, pihaknya kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pertemuan. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada lembaga berwenang, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan konsumen.

    "Jadi, BPKN bukan lembaga eksekutor. Oleh sebab itu, setiap pengaduan yang sudah menghasilkan rekomendasi, kami tindaklanjuti ke lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan," jelasnya.

    Khusus untuk pengaduan selama 2020, kata Johan, pihaknya mencatat total kerugian konsumen mencapai Rp493,92 miliar. Sedangkan periode Januari hingga 1 April 2021 senilai Rp224,74 miliar.

    "Pengaduan yang kami terima pada 2020 mencapai 1.372 pengaduan, sedangkan periode Januari hingga 1 April 2021 sebanyak 800 pengaduan," ungkapnya.

    Menurut dia, masih relatif banyaknya pengaduan membuktikan bahwa konsumen masih dalam posisi mampu. Artinya konsumen belum bisa melakukan perubahan, apalagi memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak jujur.

    Oleh sebab itu, BPKN berupaya untuk mendorong konsumen agar berdaya dengan cara memberikan berbagai rekomendasi atau masukan kepada pemerintah terkait dengan kegiatan penyelesaian sengketa konsumen.

    "BPKN sudah memberikan sebanyak 204 rekomendasi ke pemerintah sejak 2005. Namun, tanggapan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti masih relatif minim," ujar Johan.


    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id