Gandeng PLN, Kementerian PUPR Pastikan Keterhunian Rumah Subsidi FLPP

    Rizkie Fauzian - 01 April 2021 13:19 WIB
    Gandeng PLN, Kementerian PUPR Pastikan Keterhunian Rumah Subsidi FLPP
    Informasi keterhunian rumah dimaksud berupa data konsumsi pengguna listrik. Foto: Kementerian PUPR



    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk memastikan tingkat keterhunian rumah bersubsidi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/M/PRT/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi MBR. 

    Debitur diharuskan untuk menghuni Rumah Umum Tapak atau Satuan Rumah Susun (Sarusun) Umum sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat satu tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.






    Untuk itu, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menandatangani perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) terkait integrasi data pengguna layanan listrik penerima Faslitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 

    Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa PKS ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditandatangani dan mekanisme integrasi data pengguna layanan listrik yang digunakan adalah melalui web service system. 

    "Perjanjian ini merupakan salah satu upaya untuk menguatkan analisa dalam rangka memperoleh gambaran mengenai keterhunian rumah bersubsidi yang berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP," katanya dikutip dari laman resmi PPDPP, Kamis, 1 April 2021.

    Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, informasi keterhunian rumah dimaksud berupa data konsumsi pengguna layanan listrik melalui data tagihan listrik (pascabayar) dan data pembelian token (prabayar).

    "Dengan Integrasi data tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Dengan demikian, diharapkan alokasi subsidi melalui KPR bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran," ujarnya.

    Ruang lingkup kerja sama ini meliputi, integrasi data pengguna layanan listrik penerima dana FLPP, integrasi data pembangunan rumah bersubsidi untuk perencanaan sambungan listrik, pemadanan data ID pelanggan dan sosialisasi bersama terkait dengan program electrifying lifestyle (gaya hidup yang ramah lingkungan) serta penggunaan sertifikat Energi Terbarukan (Renewable Energy Certificate).

    PPDPP akan menyediakan data yang terdiri atas ID pelanggan, nama penghuni, alamat rumah, Nomor Induk Kepemilikan (NIK), Nama sesuai NIK, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Sesuai NPWP, Nama sesuai NPWP, Nomor Handphone dan status aktif/lunas atas debitur/nasabah FLPP.

    Sedangkan dari pihak PT PLN (Persero) nantinya akan menyediakan data pengguna layanan listrik debitur yang terdiri atas bulan tahun pemakaian, ID Pelanggan, nama pelanggan, tarif, daya, layanan pelanggan (prabayar atau pascabayar), nilali Rupiah tagihan, nilai pemakaian kWh, nilai Rupiah pembelian token dan nilai kWh pembelian token.

    "Inovasi teknologi yang mempertemukan kebutuhan hunian dan pasokan rumah ini tentunya akan mendukung kerjasama antara PPDPP Kementerian PUPR dengan PT PLN (Persero) dalam mengintegrasikan data keterhunian MBR maupun ketersediaan jaringan listrik dari PT. PLN (Persero) untuk pembangunan perumahan oleh pengembang," ungkap Basuki.


    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id