Kebijakan DP 0% Diperpanjang, KPR Subsidi Tumbuh Dua Digit

    Rizkie Fauzian - 22 Oktober 2021 11:24 WIB
    Kebijakan DP 0% Diperpanjang, KPR Subsidi Tumbuh Dua Digit
    Perpanjangan DP 0 persen bakal gairahkan pasar perumahan. Ilustrasi: Shutterstock



    Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi paling tinggi 100 persen. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

    PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk menilai perpanjangan kebijakan uang muka (DP) nol persen semakin menggairahkan pasar perumahan di tanah air. Terutama mulai pulihnya perekonomian domestik dari dampak pandemi covid-19.

     



    "Kebijakan BI tentu akan lebih menggairahkan pasar perumahan di Indonesia khususnya untuk KPR sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan uang muka atau DP ini sangat terbantukan sekali," kata Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar dikutip Jumat, 22 Oktober 2021.

    Menurut Hirwandi, dengan pelonggaran kebijakan tersebut maka realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan akan jauh lebih meningkat pada tahun depan.

    "Apalagi jika tingkat vaksinasi sudah bertambah. Sekarang saja kita lihat bahwa di 2021 sampai dengan September growth dari KPR itu khususnya KPR subsidi ini tumbuh dua digit. Jadi trennya sudah membaik," ujar Hirwandi.

    Hirwandi menyampaikan KPR subsidi BTN secara bulanan terus meningkat, begitu pula dengan KPR nonsubsidi. Tahun depan, realisasi KPR diperkirakan semakin meningkat dengan semakin banyaknya kaum milenial yang sadar pentingnya memiliki properti.

    "BTN juga akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada milenial dari sejak dini ia sudah memiliki rumah," kata Hirwandi.

    Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan kebutuhan rumah masyarakat Indonesia sangat tinggi, bahkan masih banyak yang belum memiliki rumah sendiri alias kekurangan rumah (backlog).

    "Pemerintah dan BI mendukung sektor ini, bagaimana bisa meningkatkan need menjadi demand sehingga bisa ketemu transaksi pembelian rumah. Tentu kita harus berpikir dua sisi supply and demand. Kalau di sini kita bicara yang demand, kalau dengan memangkas DP hingga nol persen ini mudah-mudahan bisa meningkatkan yang tadinya need menjadi demand sehingga ketemu dengan supply," ujar Haru.


    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id