Selama 4 Tahun, 24 Juta Bidang Tanah Telah Bersertifikat

    Rizkie Fauzian - 24 September 2020 22:33 WIB
    Selama 4 Tahun, 24 Juta Bidang Tanah Telah Bersertifikat
    Sebanyak 24 juta bidang tanah telah bersertifikat. Foto: MI
    Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mendaftarkan 24 juta bidang tanah selama kurun waktur empat tahun.

    "Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kita berhasil mendaftarkan 24 juta bidang tanah dan kita targetkan pada tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar," ujar Menteri ATR Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 September 2020.

    Selama 2017, Kementerian ATR telah melaksanakan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

    Dari total 24 juta bidang tanah tersebut, lebih dari 3 juta bidang tanah sudah berstatus K4 (tanah tanah yang sudah memiliki sertifikat tetapi perlu perbaikan informasi pada peta) telah didaftarkan.

    Selain PTSL, Kementerian ATR berfokus pada pelaksanaan Reforma Agraria. Sofyan mengatakan bahwa program ini terus dipantau oleh Presiden karena dapat mempercepat pergerakan ekonomi dengan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

    "Saat ini pembangunan infrastruktur terus berjalan. Pengadaan tanah yang kita lakukan sudah bagus. Hasil dari pengadaan tanah yang kita lakukan sudah banyak terlihat mulai dari jalan tol, waduk, kawasan ekonomi eksklusif serta pelabuhan," ujarnya.

    Tak hanya itu, Presiden telah menginstruksikan agar semua pelayanan publik dapat mengandalkan teknologi, yang diistilahkan digital melayani.

    Hal ini diwujudkan melalui pemberlakuan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) secara nasional pada tanggal 8 Juli 2020. Selain itu, layanan pengecekan sertifikat, SKPT, dan informasi Zona Nilai Tanah sudah berstatus layanan elektronik.

    "Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang yang modern ditetapkan dengan melakukan transformasi digital dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perlu ditanamkan nilai-nilai Kementerian ATR, yakni Melayani,  Profesional serta Terpercaya," jelasnya.

    Sofyan menambahkan bahwa tata ruang akan menjadi kunci perizinan jika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) sudah berlaku nanti. Ia mengatakan bahwa tata ruang harus ditata dengan lebih partisipatif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga nantinya akan diterapkan incentive dan disincentive kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

    "Dalam RUU CK ini juga Kementerian ATR menjadi bagian dalam empat klaster. Selain itu, RUU ini merupakan terobosan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR yang di antaranya akan mengatur mengenai bank tanah. Melalui bank tanah, kita akan berperan sebagai land regulator serta land manager," ungkapnya.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id