Kenaikan NJOP perlu diimbangi insentif

    Rizkie Fauzian - 14 Juli 2018 15:12 WIB
    Kenaikan NJOP perlu diimbangi insentif
    Pemukiman padat Johar Baru, Jakarta Pusat. Naiknya NJOP mendongkrak harga jual dan sewa properti di Jakarta. Antara Foto/Regina Safri
    Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan. Konsekwensi dari naiknya NJOP adalah naiknya besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan harga jual serta sewa properti bersangkutan.

    Situasi yang tidak menguntungkan bagi pasar properti yang masih melemah. Maka perlu ada kebijakan insentif sebagai kompensasinya.

    "Sekarang kan kenaikan NJOP ini sudah tidak bisa dicabut lagi kan. Seharusnya Pemprov harus bisa memberikan insentif yakni menaikkan batas pembebasan PBB," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda kepada Medcom.id.

    Sebelumnya di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259/2015, tercatat bahwa pembebasan PBB diberlakukan bagi rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik dengan NJOP sampai dengan Rp1 miliar.

    "Insentifnya misalnya bebas pajak yang tadinya di bawah Rp1 miliar jadi Rp 1,5 miliar. Jadi ada insentif ada juga disinsentif agar jangan sampai terlalu menekan, tapi juga harus ada pelonggaran," jelasnya.


    Ali menambahkan, insentif tersebut diperlukan untuk meringankan beban masyarakat atas beban pajak saat ini. Terutama dengan kenaikan NJOP, pembayaran PBB akan semakin tinggi.

     



    (LHE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id