Backlog Perumahan Masih Jadi PR di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf

    Rizkie Fauzian - 24 Januari 2020 20:26 WIB
    <i>Backlog</i> Perumahan Masih Jadi PR di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf
    Backlog perumahan di Indonesia masih tinggi. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Pemerintah berupaya menekan angka kebutuhan rumah atau backlog yang jumlahnya mencapai 7,6 juta pada 2015. Salah satunya dengan meluncurkan Program Sejuta Rumah atau satu juta rumah setiap tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 2015, pembangunan rumah layak huni mengalami peningkatan. Pada 2015 jumlahnya 699.770 unit, selanjutnya 2016 sebanyak 805.169 unit dan 2017 sebanyak 904.758 unit, dan 2019 sebanyak 1.257.852 unit rumah.

    Meski demikian, pembangunan rumah murah pada periode 2015-2019 nyatanya tak memenuhi target sebanyak lima juta unit. Namun, dilihat dari berbagai penilaian, Program Sejuta Rumah dianggap masih relevan untuk dilanjutkan pada periode 2020-2024.

    Tantangan 

    Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A. Hamid mengungkapkan tantangan dalam Program Sejuta Rumah antara lain ketersediaan lahan di kawasan strategis yang dapat dibangun rumah terjangkau bagi MBR. 

    Salah satu cara yang telah dilakukan adalah pembangunan rusun dekat dengan stasiun kereta atau Transit Oriented Development (TOD) dan rusun dengan kombinasi pasar seperi Rusun Pasar Rumput setinggi 25 lantai berjumlah tiga tower.

    "Sebagai contoh rusun TOD Rawa Buntu dari enam tower dibangun, empat tower komersial dan dua tower untuk MBR. Sementara model Rusun Pasar Rumput, adalah terobosan yang sebelumnya tanah digunakan hanya untuk pasar, sekarang pasar dengan hunian. Mereka yang berjualan tidak perlu pulang jauh, bisa tinggal di rusun," jelas Khalawi.

    Selanjutnya, pembentukan bank lahan (landbank) juga bisa menjadi opsi agar Pemerintah memiliki lahan untuk pembangunan rumah terjangkau. Sementara itu, dari segi regulasi perlu terus didorong untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan. 

    Inovasi dalam pembiayaan perumahan diperlukan seperti skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perumahan yang dikembangkan Kementerian PUPR.

    Skema FLPP

    Pemerintah menggelontorkan Rp11 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2020. Anggaran tersebut untuk memfasilitasi pembangunan 102.500 unit rumah. 

    Kadin Bidang Properti bersama dengan asosiasi pengembang menilai anggaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR pada 2020.

    Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Setyo Maharso mengatakan backlog rumah masih tinggi, bahkan tahun ini saja kebutuhannya mencapai 260 ribu unit. Sementara dana Rp11 triliun hanya untuk membiayai 97.700 unit rumah saja.

    "Dana FLPP sudah lampu merah dan membahayakan. Keberlangsungan stabilitas industri properti perlu dijaga. Salah satunya dengan penambahan kuota FLPP dan alternatif subtitusinya," kata Setyo.

    Sementara itu, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida menyampaikan bahwa kebutuhan dana untuk membangun 260 ribu hunian bagi MBR adalah Rp29 triliun. 

    "Dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp11 triliun ekuivalen dengan 97.700 unit sehingga masih dibutuhkan dana sebesar Rp18 triliun," jelasnya.

    Selain itu, Totok juga mengungkapkan bahwa kuota FLPP pada April 2020 habis. Saat ini hanya tersisa 86 ribu unit dari total kebutuhan 260 ribu unit rumah.

    Alternatif Pembiayaan

    Kadin dan pengembang REI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), dan Pengembang Indonesia (PI) menawarkan empat alternatif pembiayaan yakni pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk 2020. 

    Kedua, dana APBD yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan. Dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening pemda hingga Rp186 triliun bila ditarik ke pusat 10 persen yakni Rp18,6 triliun bisa dialihkan ke perumahan sederhana. 

    Ketiga, dengan optimalisasi peranan BPJS TK dan SMF untuk perumahan yang perlu didorong, karena selama ini porsi penyalurannya yang masih sedikit. Untuk BPJS TK, perlu ada titik temu di Kemenaker untuk tingkat bunga optimal antara bank dan BPJS TK agar nanti dengan perbankan dan peserta bisa optimal dalam penyaluran perumahan pekerja. 

    Sementara SMF dapat ditingkatkan peranannya secara lebih besar untuk pembiayaan perumahan rakyat. Perlu ditingkatkan fleksibilitas SMF dalam mendapatkan dan menyalurkan pendanaan. 

    Keempat, Setyo mengatakan potensi sumber pendanaan juga bisa dari realokasi sebagian APBN 2020 untuk subsidi LPG yang mungkin tidak tepat sasaran.

    “Sekarang ini jumlah anggaran untuk rumah subsidi sudah semakin ketat, program yang mengacu kepada APBN pun masih akan sulit untuk mendapatkan alokasi dana tambahan. Kita harapkan semua pihak mulai dari pemerintah dan DPR bisa mendukung realisasi program perumahan untuk rakyat melalui optimalisasi kebijakan fiskal,” tambah dia.

    Sementara itu, dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum bisa dimanfaatkan sebagai alternatif karena masih menunggu mekanisme yang siap untuk karyawan swasta. Sementara 2020 ini berlaku hanya untuk ASN, TNI, dan Polri.

    "Dana Tapera belum bisa langsung diberdayakan karena sumber dasarnya adalah tabungan sehingga masyarakat harus nabung dulu baru bisa untuk pendanaan rumah," kata Setyo.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id