Insentif PPN hanya Untungkan Pengembang yang Punya Rumah Siap Huni

    Rizkie Fauzian - 02 Maret 2021 17:45 WIB
    Insentif PPN hanya Untungkan Pengembang yang Punya Rumah Siap Huni
    Insentif PPN hanya bisa dinikmati pengembang yang punya rumah siap huni. Foto: Kementerian PUPR



    Jakarta: Indonesia Property Watch (IPW) meyakini kebijakan relaksasi penghapusan dan pengurangan PPN memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan pasar properti, khususnya rumah dan apartemen.

    CEO IPW Ali Tranghanda mengatakan, para pengembang yang mempunyai unit ready stock ini saatnya untuk dapat meningkatkan penjualan dengan relaksasi yang luar biasa ini. 






    "Termasuk proyek-proyek apartemen yang saat ini masih tersedia banyak stok, karena secara harga jual pasti akan lebih rendah dari biasanya," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Maret 2021.

    Meskipun demikian, kebijakan ini tidak dapat dinikmati oleh para pengembang yang tidak memiliki ready stock. Dengan waktu enam bulan agak sulit buat pengembang untuk dapat membangun rumah baru sesuai penjualan baru. 

    "Pembangunan rumah mungkin saja dapat dilakukan selama enam bulan, artinya bila ada unit yang terjual pada bulan Maret, maka pengembang akan segera membangun sampai selesai pada Agustus," katanya.

    Namun bagaimana bila penjualan terjadi pada bulan Mei atau setelah itu, artinya pengembang tidak akan sanggup membangun dalam periode yang sempit. Dan pengembang tidak akan mengambil risiko membangun banyak unit dalam kondisi saat ini sebelum ada pembeli. 

    "Karenanya kebijakan ini hanya menguntungkan pengembang yang memiliki rumah ready stock dan tidak dapat mengangkat potensi daya beli masyarakat lain yang ingin membeli properti secara inden," ungkapnya.

    Karenanya selain menghabiskan stok hunian, ada baiknya kebijakan ini juga diperlebar jangkauannya untuk pengembang-pengembang menengah dan kecil yang saat ini mungkin tidak berani membangun ready stock karena pendanaan yang terbatas. 

    IPW mengusulkan bila dimungkinkan agar pemerintah dapat memberikan standar minimal dari progres yang terbangun sampai masa periode kebijakan berakhir Agustus 2021. Artinya unit hunian tidak harus siap huni, tapi ada persyaratan minimum.

    "Untuk dapat menjangkau pengembang menengah dan kecil yang juga tidak memiliki ready stock namun pasarnya besar, ada baiknya pemerintah menerapkan batasan minimum progres hunian sampai batas waktu berakhir, paling tidak misalnya harus ada pondasi atau naik dinding. Sehingga tidak harus siap huni 100 persen," jelas Ali.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id