Bangkitkan Sektor Properti Melalui Kebijakan Pertanahan

Jakarta: Sejumlah sektor terus bangkit sejak dihantam pandemi covid-19 selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah terus menggulirkan kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan kebangkitan sektor properti selama satu tahun ini.

Salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan sektor properti yang terdampak pandemi covid-19.

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto mengatakan saat ini pihaknya juga menerapkan kebijakan-kebijakan baru, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang spiritnya ialah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ada juga percepatan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), penyederhanaan perizinan berusaha dengan penerbitan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dengan diberikan batas waktu yang diatur mekanismenya sehingga prosesnya dapat terkontrol. 

"Saat ini juga telah ada kebijakan untuk pembaruan di bidang pertanahan, seperti regulasi terkait hak di ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, serta pengaturan kepemilikan orang asing. Namun, masih diperlukan peraturan teknis yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya," ungkapnya. 

Dalam mendukung program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah juga memberikan intensif bagi pembangunan hunian vertikal dan juga rumah sederhana bagi MBR. 

"Seperti Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) yang lebih panjang kepada hunian vertikal, memperbolehkan ruko menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk ruko yang berbeda di luar mixed use area," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Desember 2021.

Lebih lanjut, Himawan menjelaskan bahwa pemerintah juga telah membentuk Badan Bank Tanah yang bertujuan mewujudkan ekonomi berkeadilan, khusus dalam sektor properti ialah untuk menyediakan tanah bagi perumahan MBR. 

"Hadirnya Bank Tanah memberikan peluang bagi dunia usaha untuk bekerja sama, serta memberikan kepastian hukum dalam hal berinvestasi kepada objek propertinya langsung maupun kepada pasar modal," jelasnya. 

Selain itu, Kementerian ATR saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan berbasis sistem elektronik dan melakukan transformasi digital untuk mempermudah layanan pertanahan yang akan datang. 

"Kami yakin dengan adanya regulasi baru dan transformasi digital yang sedang kita bangun, akan mampu mendorong sektor properti untuk tumbuh dan maju lebih pesat. Kementerian ATR siap mendukung REI dan seluruh anggotanya dalam menyediakan perumahan dan permukiman di Indonesia berjalan lebih lancar," jelasnya.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa properti merupakan urusan banyak pihak sehingga dibutuhkan langkah bersama para pemangku kepentingan. 

"Menyatukan langkah ini bukan hanya dari REI sendiri, perlu penyatuan langkah bersama dan solusi bersama dalam penyelesaian permasalahan. Semua permasalahan yang ada, perlu kita selesaikan dalam satu kapal dengan pihak pemerintah supaya jalan kita ini benar-benar bisa terealisasi konkret," ujarnya.

(KIE)