Dewan Pakar NasDem Beri Masukan Manfaat Bank Tanah bagi Rakyat

    Rizkie Fauzian - 16 Oktober 2020 11:21 WIB
    Dewan Pakar NasDem Beri Masukan Manfaat Bank Tanah bagi Rakyat
    Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar. Foto: dok KLHK.
    Jakarta: Dewan Pakar Partai NasDem secara komprehensif akan memberikan masukan-masukan secara mendalam terkait dengan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan Parlemen pada 5 Oktober 2020.

    "Malam ini kita membahas klaster pertanahan termasuk dalam kaitan ini soal bank tanah. Ini untuk tujuan agar implementasi UU Cipta Kerja lebih jelas dan tegas," ujar Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar, saat acara FGD di Jakarta, Kamis malam, 15 Oktober 2020.

    Aturan mengenai pertanahan dan juga soal bank tanah dimuat di UU Cipta Kerja. Dalam UU ini, negara akan mengumpulkan tanah terlantar atau yang sengaja tidak diusahakan oleh pemilik hak, izin, ataupun konsesi atas tanah atau kawasan paling lama dua tahun sejak diberikan.

    Hak-hak tersebut bisa dicabut dan dikembalikan pada negara, sedangkan penetapannya sebagai aset bank tanah akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Bank Tanah ini juga nantinya akan dibentuk Komite Bank Tanah.

    Komite Bank Tanah nantinya akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan. Komite ini juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas. Ada dua komponen di dalam Dewan Pengawas, yakni yang berasal dari pemerintah dan profesional. Komponen yang berasal dari pemerintah, ditunjuk langsung oleh pemerintah dan untuk profesional, diusulkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR RI.

    Lebih rinci

    Karena luasnya cakupan mengenai pertanahan dan bank tanah dalam UU Cipta Kerja ini, kata Siti Nurbaya yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), maka masukan-masukan yang lebih rinci sangat penting.

    "FGD malam ini sangat penting dan nanti kita akan bentuk tim kecil untuk merumuskan bersama klaster lain, sebelum kita serahkan ke Ketua Umum Partai NasDem dan untuk selanjutnya diserahkan ke Pemerintah untuk executable," ungkapnya.

    FGD membahas agak rinci Pasal 127 untuk transparansi dan system yang akuntabel serta penjelasan dan pendampingan tentang implementasi non-profit dan profit.

    "UU Cipta Kerja ini sangat perlu dan penting, mengingat kita ingin ramah terhadap investasi asing, tapi dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai hak-hak mereka ketika memiliki aset properti. Jadi dalam konteks ini Bank Tanah memang perlu PP yang lebih jelas dan rinci," tambah Taufiqulhadi.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id